tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menebar janji kampanye. Kader PKS ramai-ramai berjanji menghapuskan pajak kendaraan bermotor dan memberlakukan SIM seumur hidup.
PKS berencana menginisiasi rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mengeksekusi janji itu lewat jalur legislatif.
Beberapa yang akan dihapus antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Selain itu biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor satuan sentimeter kubik (cc) yang rendah.
"Kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat. Data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Al Muzzammil Yusuf di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan RUU yang diinisiasi PKS akan bertalian dengan program pemerintah. Kebijakan itu seperti penghapusan pajak melalui tax holiday dan tax amnesty.
"Penghapusan pajak sepeda motor ini akan mengurangi beban pemilik 105 juta sepeda motor. Kebijakan penghapusan pajak roda dua ini adalah bentuk insentif kepada pengguna kendaraan bermotor," ujarnya.
Janji kampanye tersebut berkaitan dengan hajatan politik Pileg 2019. Al Muzzammil tak menampik janji politik itu adalah jurus mendongkrak elektabilitas caleg dari PKS.
“Insya Allah. Ini, kan, kebijakan pusat, itu punya konsekuensi juga disampaikan oleh provinsi, kabupaten, dan kota juga," tuturnya.
Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi DPP PKS Handi Risza Idris mengklaim selama ini masyarakat kelas bawah tidak merasakan insentif seperti pengendara roda empat. Misalnya insentif pembiayaan kendaraan masuk tol.
"Ini menjadi janji politik PKS kalau nanti memenangkan Pemilu 2019. Ini akan kami perjuangkan," kata Handi.
Usai Terancam Tak Lolos Parlemen
Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati menganggap janji kampanye PKS akan menggangu sumber pendapatan pemerintah daerah. Menurutnya janji itu tak ada urgensinya selain mendongkrak elektabilitas.
"Ini, kan, bagian dari cara PKS untuk meraih simpati dengan cara berpolitik yang itu menyentuh hajat hidup orang banyak," kata Wasisto saat dihubungi reporter Tirto.
Wasisto menilai, PKS berupaya merangkul pemilih baru, sehingga perlu memainkan isu populis. Tujuannya, kata Wasisto, investasi partai mendapatkan efek elektoral.
Berdasarkan beberapa survei paling mutakhir, PKS menjadi salah satu partai yang tidak lolos ambang batas parlemen. Mereka harus mencari cara melanggengkan kadernya ke DPR RI.
Hasil survei Indikator misalnya, PKS hanya mampu memperoleh suara 4 persen. Sedangkan hasil survei litbang Kompas, PKS terancam tidak lolos karena hanya mengantongi 3,3 persen suara.
Pada sisi lain, menurut Wasisto, PKS disibukkan friksi internal. Ini terkait kasus hukum petinggi PKS dengan Fahri Hamzah dan beberapa kadernya di daerah yang mengundurkan diri.
"Saya lihat arah politik PKS saat ini dengan menimbang peta koalisi dengan Gerindra dan juga koalisi Jokowi. Maka peluang untuk menang makin tipis. Oleh karena itu, mereka mulai membidik pemenangan di level daerah sembari memperkuat basis pemilih untuk Pemilu 2024," pungkasnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
