tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung rencana penyelenggaraan reuni Aksi 212 pada 2 Desember mendatang. Dukungan disampaikan setelah pihak kepolisian menyampaikan harapan agar reuni 212 tidak digelar.
"Kita harus melihat fakta dan realita selama ini dari mulai 212 pada 2016 kemudian reuni 2017 dan sekarang itu reuni Aksi Bela Islam enggak terjadi kericuhan, berjalan tertib dan aman. Jadi tak berdasar kalau misalnya pihak kepolisian berkata bahwa akan terjadi kericuhan ketika ada reuni 212," kata Direktur Politik PKS Pipin Sopian kepada reporter Tirto, Rabu (14/11/2018).
Menurut Pipin, reuni Aksi 212 perlu dilakukan untuk menjadi momen umat Islam menunjukkan solidaritasnya. Dalam reuni nanti juga ada tujuan agar tak ada lagi penistaan agama di Indonesia.
Aksi 212 pada 2016 berlangsung setelah munculnya kasus penodaan agama yang melibatkan Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Saat itu aksi digelar salah satunya untuk menuntut penyelesaian kasus itu.
"Tugas polisi adalah mengamankan dan menjaga ketertiban dan mengayomi masyarakat yang ingin sampaikan ekspresi dan pendapat. Tidak mencegah. Jadi itu adalah hak setiap individu yang dilindungi konstitusi dan UU," kata Pipin.
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyampaikan, dari pengawasan yang dilakukan Polri, memang akan ada kegiatan pada tanggal 2 Desember mendatang.
“Tapi saya selaku Kadiv Humas mengimbau ya kalau bisa tidak dilaksanakan. Ya tapi kalau dilaksanakan pun agar mentaati peraturan yang berlaku. Tidak membuat kegaduhan, keonaran, sampai keributan, anarkis, merusak sana-sini, tidak,” kata Setyo, Kamis (13/11/2018). “Kalau itu dilaksanakan. Kalau tidak lebih baik.”
Setyo mengatakan, kepolisian daerah yang mendapatkan atensi khusus hanyalah Polda Metro Jaya karena mereka yang bersentuhan langsung dengan massa. Terkait arahan pada polda lain untuk pengendalian massa, Setyo belum mengetahui secara lengkap.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Dipna Videlia Putsanra
