tirto.id - Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Atang Irawan, menilai penampilan Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam debat keempat Pilpres lebih fokus kepada kebijakan.
"Pertama, ini memang debat nasional. Jadi, fokus kepada kebijakan," kata Atang saat dihubungi Tirto, Senin (22/1/2024).
Menurut Atang, debat nasional tidak bicara parsial dan materi yang bersifat teknis. Dia sepakat dengan Cak Imin yang menekankan etika dalam merumuskan kebijakan. Faktanya, kata dia, saat ini Indonesia kehilangan muruah etika dalam pengambilan kebijakan pemerintahan.
"Dalam konteks kebijakan nasional ranah etika juga menjadi penting dalam rumusan kebijakan. Dalam rangka kebijakan tetap menjadi petunjuk adalah etika," ucap Atang.
Pada segmen kelima debat keempat, Cak Imin sempat menyinggung soal banyaknya terjadi bencana ekologis. Hal ini menurutnya harus diantisipasi dengan baik oleh seluruh pihak secara bersama-sama.
"Kita tahu Indonesia salah satu problemnya resistensi lingkungan. Jadi, dalam konteks debat cara berpikir sama, ini lingkungan irisannya terkait dengan proyeksi ke depan untuk warisan anak-anak bangsa," tutup Atang.
Sebelumnya dalam debat keempat, Cak Imin juga sempat mengungkit soal etika dalam sesi segmen terakhir debat Pilpres 2024. Dia menilai etika terkait lingkungan dan pembangunan perlu dilakukan.
"Taubat itu dimulai dari etika, sekali lagi etika, etika lingkungan dan etika pembangunan," kata Cak Imin dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024).
Cak imin menuturkan, inti dari pembangunan berkelanjutan yaitu tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Dari petani, peternak, nelayan, masyarakat adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya.
“Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan,” kata Cak Imin.
“Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia,” kata dia.
Cak Imin menambahkan, jika terpilih, anggaran untuk mengatasi krisis akan tingkatkan secara signifikan, termasuk riset sekaligus implementasi energi baru dan terbarukan (EBT).
“Kita silahkan RUU masyarakat adat secepat-cepatnya. Dana subsidi atau dana untuk masyarakat desa kita tingkatkan Rp5 miliar per tahun,” ucap dia.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang
