tirto.id - Anggota Majelis Tinggi Demokrat, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi memastikan tetap mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres di Pilpres 2019 meskipun politikus Demokrat lainnya menganggapnya tak taat keputusan partai.
"Saya tetap pada posisi saya, keputusan saya untuk mendukung Bapak Jokowi. Kalau ada risiko atas pilihan itu ya saya akan hadapi," kata TGB, di Kantor ICMI, Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).
TGB menyatakan, dukungannya kepada Jokowi sebenarnya sudah ingin disampaikan kepada Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Mei lalu. Namun, menurutnya, SBY belum memberi waktu padanya untuk bertemu.
"Secara resmi belum (ke SBY), tapi kan semua bisa lihat sikap saya itu dalam pernyataan terbuka saya," kata TGB.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) ini pun tak menganggap dukungannya kepada Jokowi sebagai bentuk pelanggaran pada peraturan partai atau sebagai wujud ketidaktaatan pada partai.
"Setahu saya tidak ada larangan untuk menyampaikan aspirasi, apalagi aspirasi itu saya awali dengan aspirasi pribadi," kata TGB.
TGB, lebih lanjut, pun membantah mendapat sanksi etik dari Demokrat. Menurutnya, setelah pertemuan Majelis Tinggi Demokrat yang dirinya tidak diundang, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat, Amir Syamsudin menyatakan secara pribadi padanya tidak ada sanksi apapun yang dikenakan.
"Jadi itu yang disampaikan kepada saya. Kalau ada pernyataan dari pimpinan yang lain yang bertentangan dengan apa yanh disampaikan kepada saya jangan ditanya kepada saya. Ditanya ke yang keluarkan statement saja," kata TGB.
Perihal pemberian sanksi kepada TGB disampaikan Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Agus Hermanto, kemarin, Selasa (10/7/2018). Menurutnya, TGB melanggar peraturan etik partai lantaran memberikan sikap politik mendahului keputusan DPP Demokrat.
Atas pelanggaran itu, kata Agus, TGB bisa mendapatkan sanksi paling maksimal dipecat dari kepengurusan dan keanggotaan partai Demokrat.
Ada pun TGB mengaku mendukung Jokowi untuk melaju dua periode guna memberi kesempatan yang bersangkutan menyelesaikan tugas kepresidenannya. TGB menyoroti percepatan pembangunan di NTB, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dia khawatir pembangunan itu mandek ketika ada pergantian kepemimpinan.
TGB pun menyatakan keputusannya ini sudah dengan pertimbangan kemaslahatan bangsa, umat dan akal sehat. Tiga hal yang menurutnya selalu menjadi dasar pertimbangannya dalam mengambil keputusan politik.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yantina Debora
