tirto.id - Partai Demokrat akan memberikan sanksi kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat TGB Zainul Majdi karena mendukung Joko Widodo dua periode. Namun, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto pada Selasa (10/7/2018) mengatakan, sanksi yang akan diberikan bukan pemecatan sebab kaitannya dengan masalah etik.
“Ya namanya pelanggaran etika, kalau pelanggaran etika semua dipecat, anggota DPR juga habis kan. Pasti ada derajat kesalahannya apa yang diputuskan dan semuanya sesuai perundangan yang ada,” kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Masalah pemecatan akan menunggu sesuai dengan rapat Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Hingga sekarang, rapat dan keputusan itu belum keluar. Dalam rapat majelis tinggi Partai Demokrat pada Senin (9/7/2018), menurut Agus, masalah TGB juga belum dibahas.
“Yang melaksanakan Mahkamah Kehormatan Partai. Di sidang majelis tinggi, hal ini tak dibicarakan,” katanya lagi.
Langkah TGB mendukung Jokowi dianggap sebagai salah satu pertanda TGB bisa diambil sebagai cawapres Jokowi. Bila itu terjadi, Demokrat akan mempersilakan. Namun, Demokrat tak tahu apakah elektabilitas TGB cukup tinggi untuk jadi pendamping Jokowi. Sikap Partai Demokrat sampai saat ini masih abu-abu.
“Yang penting dia sekarang masih kader Partai Demokrat,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. “Semua kader diberi peluang, tetapi masalah elektabilitasnya cukup tinggi enggak?”
TGB saat ini masih tercatat sebagai anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Belum lama ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), yang habis masa jabatannya pada tahun ini, tersebut menyatakan secara terbuka mendukung pemerintahan Jokowi berlanjut satu periode lagi. Kepada media, dia menegaskan pernyataan dukungannya kepada Jokowi itu merupakan sikap pribadi.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
