tirto.id - Partai Demokrat akan memberikan sanksi bagi TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) karena telah menyatakan mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. Namun, bentuk sanksi untuk TGB masih akan dibahas partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan alias Syarief Hasan, pada Senin (9/7/2018). Menurut dia, Demokrat belum menentukan dukungan di Pilpres 2019 sehingga pernyataan TGB dinilai tidak tepat.
"Sanksi pasti tetap ada [untuk TGB] dan itu akan dibahas Dewan Kehormatan [Partai Demokrat]," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
TGB saat ini masih tercatat sebagai anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Belum lama ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), yang habis masa jabatannya pada tahun ini, tersebut menyatakan secara terbuka mendukung pemerintahan Jokowi berlanjut satu periode lagi. Kepada media, dia menegaskan pernyataan dukungannya kepada Jokowi itu merupakan sikap pribadi.
Partai Demokrat pada hari ini menggelar pertemuan untuk membahas pencalonan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2019.
Menurut Syarief, perihal pemberian sanksi kepada TGB tidak dibahas dalam pertemuan itu. Dia beralasan pembahasan soal sanksi bagi TGB belum ditentukan karena masalahnya tidak terlalu besar.
"Iya, kami melihat bahwa perpindahan [dukungan] satu orang dari satu partai ke partai yang lain itu hal yang biasa, dan khusus TGB belum menjadi agenda di kami, belum prioritas untuk dibahas karena menurut kami efeknya tidak terlalu besar," kata Syarief.
Selain itu, Syarief juga memastikan bahwa pernyataan dukungan dari TGB untuk Jokowi diungkapkan tanpa sepengetahuan Partai Demokrat. Ia pun menepis anggapan bahwa partainya mencoba mendukung dua kubu di Pilpres 2019.
"Enggak dong, beda dong, karena itu [pernyataan TGB] tanpa sepengatahuan DPP Partai Demokrat," kata dia.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom
