Tergelincirnya Kelas Menengah dari Tangga Mobilitas Sosial

tirto.id - Momentum kemerdekaan menjadi ruang untuk melihat kembali perjalanan pembangunan Indonesia dengan lebih jernih. Kemerdekaan memiliki makna yang lebih luas daripada terbebas dari penjajahan. Ia juga berkaitan dengan kemampuan warga menjalani kehidupan dengan rasa aman dan memiliki kendali atas masa depan. Dalam kehidupan ekonomi, rasa aman tersebut sangat bergantung pada kemampuan seseorang memperoleh pendapatan yang layak, mempertahankan pekerjaannya, dan meningkatkan taraf hidup dari waktu ke waktu.

Kelas menengah berada di pusat proses tersebut. Selama beberapa dekade, pertumbuhan kelas menengah menjadi salah satu penanda bahwa pembangunan telah membuka ruang bagi mobilitas sosial. Mereka yang sebelumnya berada pada kelompok berpendapatan rendah perlahan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan konsumsi, membangun aset, dan memberikan pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anaknya. Dari proses itulah pertumbuhan ekonomi memperoleh makna yang lebih nyata: ketika peningkatan angka ekonomi berjalan seiring dengan membaiknya kehidupan masyarakat. Kini, proses tersebut menghadapi tekanan yang semakin jelas..

Laporan Mandiri Institute bertajuk Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025 mencatat jumlah penduduk kelas menengah turun dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025. Proporsinya terhadap total penduduk ikut berkurang dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen.

Pada periode yang sama, kelompok aspiring middle class (AMC) bertambah 4,5 juta jiwa dan kini mencakup 50,4 persen populasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada di sekitar batas kelas menengah. Mereka telah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dibandingkan kelompok miskin, tetapi fondasinya belum cukup kuat untuk menghadapi guncangan. Posisi ekonomi rumah tangga dapat berubah ketika pendapatan tertekan atau pengeluaran meningkat.

Situasi ini penting karena kelas menengah memiliki bobot ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlahnya. Data Susenas, menunjukkan kontribusi kelas menengah sekitar 40 persen terhadap konsumsi rumah tangga nasional dan sekitar 54 persen terhadap PDB Indonesia. Ketika daya tahan mereka melemah, dampaknya dapat menjalar ke aktivitas usaha dan konsumsi domestik.

Pekerjaan Tak Lagi Menjamin Naik Kelas

Badan Pusat Statistik 2026 mencatat kira-kira 147,67 juta penduduk di Indonesia telah bekerja. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di angka 4,68 persen. Hal tersebut menandai bahwa TPT relatif rendah, tetapi angka tersebut belum cukup untuk menilai mutu penyerapan tenaga kerja karena tidak menangkap sepenuhnya pekerjaan tidak penuh, pendapatan rendah, dan ketidakamanan kerja. Terlepas dari hal tersebut, persoalannya justru lebih dalam daripada penyerapan tenaga kerja. Sekitar 59,93 juta orang atau 40,58 persen penduduk bekerja di sektor formal. Sedangkan 49,08 juta orang termasuk ke dalam pekerja yang tidak penuh, yang mana mencakup pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran.

Angka tersebut memperlihatkan sebuah persoalan yang sering luput dalam pembacaan terhadap pasar kerja yaitu Kualitas pekerjaan yang tersedia belum bergerak dengan kecepatan yang sama. Sektor informal memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan menopang kehidupan jutaan rumah tangga. Persoalan muncul ketika pekerjaan informal menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan, sementara kesempatan memperoleh pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi dan perlindungan yang lebih baik tetap terbatas..

Lantas mengapa pekerjaan yang aman semakin sulit ditemukan? Mengapa perusahaan semakin menyukai pekerja kontrak, outsourcing, kerja berbasis proyek, atau bahkan menyerahkan pekerjaan kepada orang-orang yang secara formal tidak disebut pekerja, melainkan mitra? Jawabannya tentu tidak bisa sekadar bahwa dunia kerja sedang berubah. Ada logika yang bekerja di belakang perubahan tersebut. Dalam perkembangan lebih lanjut sistem ekonomi pasar modern, perusahaan terus berada di bawah tekanan untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, dan mempertahankan keuntungan. Melalui proses tersebut tenaga kerja menjadi salah satu sasaran untuk dikurangi biaya efisiensinya.

Pada tahun 1970-an, penulis asal Amerika Serikat, Harry Braverman, melalui bukunya Labor and Monopoly Capital, menjelaskan kecenderungan perusahaan untuk memecah dan menstandarkan pekerjaan agar lebih mudah dikendalikan dan diukur. Perkembangan teknologi kemudian memperluas proses tersebut ke sektor yang lebih beragam. Ursula Huws dalam Labor in the Global Digital Economy meluaskan pengertian Braverman ini bahwa pekerjaan profesional pun dapat dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih terukur, dipindahkan melalui teknologi, atau dialihkan kepada tenaga kerja lain. Ketika keterampilan semakin mudah distandarkan dan digantikan, posisi tawar pekerja ikut menghadapi tekanan.

Guy Standing melihat persoalan tersebut melalui konsep precariat. Kontrak sementara, outsourcing, pekerjaan berbasis proyek, hingga gig economy memberi perusahaan keleluasaan menyesuaikan tenaga kerja dengan perubahan permintaan. Dari sudut pandang perusahaan, fleksibilitas dapat menjadi efisiensi. Dari sisi pekerja, fleksibilitas yang sama dapat berubah menjadi ketidakpastian pendapatan, karier yang pendek, dan lemahnya perlindungan. Teknologi digital bahkan memperluas arena persaingan karena pekerjaan tertentu dapat dilakukan dari lokasi yang berbeda, bahkan lintas negara.

Ancaman tersebut tidak lagi hanya berada di wilayah pekerjaan berupah rendah. Ia mulai menyentuh pekerjaan profesional yang selama ini menjadi salah satu benteng kelas menengah. Ketika pekerjaan semakin mudah dipecah, dialihkan, atau digantikan, status “memiliki pekerjaan” tidak lagi cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang sedang naik kelas. Tangga mobilitas sosial mulai rapuh ketika kerja keras hanya mampu mempertahankan posisi, tanpa memberi cukup ruang untuk bergerak lebih tinggi.

Membangun Tangga Mobilitas Sosial Baru

Tekanan terhadap kelas menengah menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan sumber mobilitas sosial yang baru. Perubahan struktur ekonomi dapat menjadi salah satu jalannya. Ekonomi hijau dan digital memiliki potensi penting karena keduanya membuka ruang bagi investasi, jenis pekerjaan, keterampilan, dan model usaha yang berbeda dari struktur ekonomi sebelumnya.

Potensi ekonomi hijau terlihat salah satunya dari transformasi sektor energi. Studi ILO yang bertajuk Employment impact of shifting to electric power generation through renewable sources in Indonesia memperkirakan bahwa transisi pembangkitan listrik menuju energi terbarukan dalam skenario yang selaras dengan Paris Agreement dapat menciptakan 5,86 juta pekerjaan langsung secara kumulatif hingga 2050.

Dibandingkan dengan skenario business as usual, transisi tersebut berpotensi menghasilkan penambahan bersih 2,66 juta pekerjaan langsung, dengan dampak bersih terhadap perekonomian secara keseluruhan mencapai 12,17 juta pekerjaan. Sekitar 75 persen pekerjaan langsung tersebut berasal dari konstruksi dan instalasi pembangkit energi terbarukan.

Potensi tersebut tidak hanya berada pada pembangkitan energi. Perkembangan kendaraan listrik, ekonomi sirkular, pengelolaan limbah, efisiensi energi, hingga pertanian berkelanjutan akan membentuk rantai kegiatan ekonomi baru. Di dalamnya terdapat kebutuhan terhadap tenaga teknis, jasa profesional, pekerja terampil, serta pelaku usaha yang mampu memasok kebutuhan industri. Transisi hijau dengan demikian dapat menjadi salah satu sumber pekerjaan produktif yang membuka peluang bagi masyarakat untuk bergerak menuju tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Ekonomi digital menawarkan ruang yang sama melalui jalur berbeda. World Bank mencatat ekonomi digital Indonesia tetap menjadi yang terbesar di ASEAN berdasarkan gross merchandise value (GMV) pada 2025. Pada sisi ketenagakerjaan, proporsi pekerja yang menggunakan teknologi digital dan internet dalam pekerjaan utamanya meningkat dari sekitar 14 persen pada 2018 menjadi hampir 43 persen pada 2023.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi semakin menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sementara pekerjaan berbasis keterampilan dapat dilakukan dengan ketergantungan yang lebih rendah terhadap lokasi. Bagi masyarakat di luar pusat-pusat ekonomi, perkembangan ini membuka kemungkinan untuk terhubung langsung dengan konsumen, perusahaan, maupun rantai pasok yang sebelumnya sulit dijangkau.

Persoalannya, akses terhadap teknologi belum selalu berujung pada peningkatan produktivitas. Banyak usaha masih menggunakan teknologi pada fungsi dasar seperti komunikasi dan pemasaran. Pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan produksi, data, pembiayaan, dan pengembangan produk masih perlu diperluas. Karena itu, digitalisasi membutuhkan dukungan keterampilan yang membuat teknologi benar-benar menjadi instrumen peningkatan produktivitas.

Oleh karena itu, diperlukan perhatian pemerintah untuk memproduksi kebijakan untuk memastikan perubahan struktur ekonomi, dapat membuka jalan yang benar-benar bisa dilalui masyarakat.

Pendidikan vokasi, reskilling, upskilling, literasi digital, akses pembiayaan, dan hubungan antara lembaga pendidikan dengan kebutuhan industri perlu dirancang sebagai satu ekosistem. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memasuki pekerjaan baru sekaligus ruang untuk membangun usaha, memasok kebutuhan industri, dan menangkap nilai ekonomi dari rantai usaha yang sedang tumbuh. Dengan begitu, ekonomi hijau dan digital dapat berkembang menjadi tangga moblitas sosial baru bagi berbagai kelas menengah untuk menikmati kehidupan yang betul-betul merdeka. []

Penulis adalah Ketua Bidang Penelitian dan Kebijakan Strategis, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia 2024-2026.