tirto.id - Philip Mehrtens, pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, hingga kini masih disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Hingga kini, Philip sudah 22 hari berada di genggaman kelompok pro kemerdekaan Papua.
Pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti menyatakan, Philip tidak berafiliasi dengan TPNPB. “Sebelum dia mengundurkan diri dari Susi Air tahun 2015, dia adalah pilot terbaik saya. Ia mengundurkan diri, kemudian kerja pada maskapai," ucap Susi di kediamannya, Rabu, 1 Maret 2023.
Dua tahun lalu, Philip yang istrinya merupakan orang asal Pangandaran, Jawa Barat dan pernah bekerja 10 tahun di perusahaan Susi, kembali menjadi pilot Susi Air.
“Lalu beredar rumor bahwa Philip bersama (berafiliasi) dengan OPM, itu tidak ada. Karena dia seorang bapak rumah tangga, saya kenal pribadi dengan keluarga istrinya," terang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Philip adalah pilot Susi Air jenis Pilatus Porter PC 6/PK-BVY yang hilang kontak di Bandara Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua, pukul 06.17 WIT, Selasa, 7 Februari 2023. Bahkan pesawat itu dibakar oleh kelompok pro kemerdekaan Papua.
Philips berangkat dari Bandara Mozes Kilangin, Kabupaten Mimika, membawa lima penumpang yakni Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge, dan Wetina W.
Pesawat tersebut seharusnya kembali menuju Bandara Mozes Kilangin pada pukul 07.45. Hingga pukul 09.15, pesawat itu tak kembali.
Alasan penyanderaan bersifat politis karena TPNPB merasa Selandia Baru adalah salah satu negara yang bertanggung jawab atas banyak kematian orang Papua yang disebabkan oleh aparat keamanan Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut, aparat hampir mengepung pasukan TPNPB yang menyandera Philip, tapi pengepungan itu urung terlaksana karena pemerintah Selandia Baru meminta Indonesia tidak melakukan hal tersebut demi keselamatan si pilot.
“Saya sudah tahu tempatnya, koordinat berapa. Kamu (TPNPB) sudah kami kepung sekarang, tapi begitu kami mau bergerak pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan memohon tidak ada tindak kekerasan karena itu warga Selandia Baru, agar masalah ini tidak menjadi masalah internasional," kata Mahfud di kantor Kemenkopolhukam, Selasa, 21 Februari 2023.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Abdul Aziz
