tirto.id - Hasil Survei Evaluasi Tarif Integrasi JakLingko yang dilakukan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menemukan berbagai kendala di lapangan. Survei ini dilakukan terhadap 1.550 responden atau pengguna transportasi umum di Jakarta.
Ketua DTKJ, Haris Muhammadun mengungkapkan, salah satu kendalanya adalah terkait penerapan tarif integrasi JakLingko pada aplikasi. Keluhan paling besar bagi responden menurutnya adalah metode pembayaran yang belum banyak pilihan.
"Artinya memang kalau menggunakan kartu itu kan (harapan) dia digunakan parkir bisa, digunakan segala macam bisa, tapi kalau JakLingko mungkin baru sebatas penggunaan tarif integrasi ini," jelasnya dalam FGE Integrasi Tarif dan Skema PSO yang Tepat Sasaran, dikutip Rabu (29/3/2023).
Sebanyak 135 responden juga mengeluhkan tidak adanya fitur ubah tujuan. Serta tracking armada Transjakarta masih belum maksimal dengan jumlah 229 responden.
"Sampai saat ini yang menggunakan paling banyak tadi kan TJ-MRT, kemudian TJ-LRT-TJ, tapi TJ nya sendiri ini masih belum banyak," imbuhnya.
Kendala lainnya meliputi, pemilihan moda secara otomatis pada aplikasi kurang efektif (157 responden), tidak ada fitur ubah tujuan (135 responden), metode cashback saldo ke aplikasi butuh waktu lama (104 responden), serta tidak bisa mendaftarkan KUE yang telah diaktivasi tarif integrasi ke dalam aplikasi (82 responden).
"Mudah-mudahan nanti ini menjadi masukan bagi terutama integrator dalam hal ini PT JakLingko Indonesia (JLI) nanti untuk disempurnakan aplikasinya," tuturnya.
Kendala lainnya terjadi juga pada penerapan tarif integrasi dengan KUE. Sebagian responden tidak mengetahui gate khusus tarif integrasi pada suatu moda. Lalu, kartu yang sudah diaktivasi tidak terbaca tarif integrasi (160 responden).
Hasil survei juga menemukan bahwa kartu tidak bisa diaktivasi di alat BCT (126 responden), kartu JakLingko edisi OK Otrip (berwarna biru) tidak bisa mendapatkan tarif integrasi (116 responden).
Kendala selanjutnya, alat BCT tidak mendeteksi lokasi terakhir KUE tersebut di tap (114 responden), tidak mengetahui jenis kartu apa saja yang bisa diaktivasi di alat BCT (106 responden); serta besaran tarif yang terpotong saat tap kartu melebihi Rp 10.000 (98 responden).
"Jadi ini kartu-kartunya ternyata juga ada kendalanya. Memang masyarakat tetap ada pilihan (menggunakan KUE atau aplikasi) itu lebih baiklah menurut saya," pungkasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Reja Hidayat
