tirto.id - Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mengimbau masyarakat agar menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan selama bulan puasa.
Hal ini mengingat kemacetan di Jakarta karena masyarakat banyak yang masih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil dibanding transportasi umum.
Apalagi berdasarkan laporan dari Tom Tom Global Grafik Index, menyatakan Jakarta menempati peringkat 29 setelah sebelumnya menempati peringkat 46 sebagai kota termacet di dunia.
"Karena banyak warga yang belum mau pake angkutan umum. Banyak orang yang pakai sepeda motor, kendaraan pribadi," kata Djoko kepada Tirto, Minggu (26/3/2023).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Jakarta konsisten bertambah tiap tahun selama periode 2017-2021. Adapun pada 2021 jumlah kendaraan di Jakarta sudah mencapai sekitar 21,75 juta unit, tumbuh 7,6% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Dari total jumlah kendaraan di Jakarta tahun 2021, sebanyak 75,92% merupakan sepeda motor. Sementara itu proporsi mobil mencapai 18,89%.
Selain itu, ia mengatakan banyaknya pengendara dari daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Bodetabek) yang masuk ke Jakarta sehingga menambah volume kendaraan. Apalagi saat ini masuk bulan suci ramadan, di mana banyak terjadi aktivitas masyarakat seperti buka puasa bersama.
Kemudian kebijakan ganjil genap (Gage) yang tidak efektif untuk mengurangi kemacetan. Lalu, kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik pun belum juga diberlakukan.
Agar dapat mengurangi kemacetan, Djoko mendorong pemerintah agar mengedukasi masyarakat pentingnya menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Mengingat saat ini transportasi publik di Jakarta sudah terintegrasi mulai dari angkutan kota (Angkot) dan Jaklingko, hingga MRT-LRT.
"Coba manfaatkan transportasi publik, kita keluar depan jalan rumah saja sudah ada angkot," ucapnya.
Kemudian cara lainnya yaitu Presiden Jokowi membatasi produksi kendaraan pribadi agar tidak membludak di masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah akan memberikan subsidi kepada kendaraan listrik.
Lalu bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pribadi tidak disubsidi dan kenakan pajak karbon kendaraan.
"Lalu pemerintah jangan hanya mengendalikan kemacetan di Jakarta saja, tetapi daerah penyangga juga perlu dikendalikan agar tidak membuat kemacetan di Jakarta," tuturnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
