Sumatra Barat Rugi Rp13,5 T akibat Bencana, Setara 2 Tahun APBD

tirto.id - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat, Arry Yuswandi, mengungkapkan kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayahnya diperkirakan mencapai Rp13,5 triliun.

Nilai tersebut setara dengan dua tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatra Barat, sehingga menjadi beban fiskal yang sangat besar bagi daerah.

Pernyataan itu disampaikan Arry dalam Rapat Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Sumbar di Posko Terpadu Penanganan Bencana, Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (16/12/2025) kemarin melalui keterangan resminya.

Menurut Arry, besarnya nilai kerugian tersebut menunjukkan skala dampak bencana yang jauh melampaui kemampuan keuangan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota dituntut menyusun pendataan kerusakan secara akurat melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar perencanaan pemulihan.

“Kerugian sekitar Rp13,5 triliun ini bukan angka kecil. Jika dibandingkan, nilainya setara dengan dua tahun APBD Provinsi Sumatra Barat. Ini menjadi tantangan serius bagi kami dalam proses pemulihan pascabencana,” ujar Arry.

Ia merinci dari pendataan sementara yang masih berjalan, kerusakan sektor infrastruktur menjadi penyumbang terbesar dengan nilai mencapai sekira Rp7,3 triliun.

Sementara itu, kerusakan sektor permukiman ditaksir mencapai Rp570 miliar. Pada sektor sosial, kerugian diperkirakan sekira Rp17 miliar, sektor pendidikan Rp14 miliar, dan sektor keagamaan atau rumah ibadah sekira Rp3,2 miliar.

Arry menegaskan akumulasi angka kerusakan tersebut masih belum sepenuhnya mencerminkan total kerugian yang dialami Sumatra Barat. Ia menyebut data tersebut berpotensi bertambah seiring berjalannya proses verifikasi dan penyamaan persepsi terkait kriteria kerusakan di lapangan.

“Angka-angka ini masih bersifat sementara dan masih jauh dari total estimasi kerugian. Karena itu, validitas dan keseragaman data menjadi kunci agar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Utama BNPB, Rustian, yang menegaskan bahwa Jitupasna merupakan langkah awal krusial dalam penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

"Dokumen tersebut nantinya akan menjadi peta jalan pemulihan pascabencana yang mencakup sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, serta sektor lainnya, dengan pendampingan langsung dari BNPB bersama akademisi dan pihak terkait," katanya.

BNPB juga menegaskan hasil Jitupasna akan menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang akan menjadi acuan utama dalam pembangunan kembali berbagai sektor terdampak di Sumatra Barat nantinya.