tirto.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menilai pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak selamanya harus memberikan insentif pajak kepada para pengusaha.
Bahkan, menurutnya insentif pajak juga bukan hal yang tepat untuk diberikan kepada orang-orang super kaya yang ditargetkan menanamkan modalnya di Wealth Management Consulting (WMC) atau Family Office di Indonesia.
Pasalnya, kata dia, dengan selalu memberikan insentif pajak, akan membuat penerimaan negara tidak terkumpul dengan maksimal. Sedangkan pada saat yang sama, Kementerian Keuangan juga ditugaskan untuk terus meningkatkan rasio perpajakan nasional.
"Nah, itu yang harus kita koreksi. Menurut saya itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu dibandingkan insentif fiskal.
Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan, beliau harus mendorong tax ratio-nya naik. Tapi kemudian harus memberikan insentif fiskal," katanya, saat ditemui wartawan usai Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Menurut Suharso, pemberian diskon pajak yang merupakan salah satu insentif fiskal memang bisa menarik investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. Bahkan, dari investasi tersebut dapat memberi efek ekonomi, seperti pembukaan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Namun, pada saat yang sama insentif fiskal juga dapat berimbas pada target penerimaan negara.
"Saya pernah sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan, kita sekarang harus berhemat-hematlah untuk memberikan kesempatan terhadap insentif fiskal," lanjutnya.
Lain itu, tambahnya, saat ini orang-orang super kaya atau para pengusaha global sudah tidak lagi melihat insentif-insentif yang bakal diberikan saat ingin berinvestasi di suatu tempat. Alih-alih memberikan pembebasan pajak, Suharso justru menyarankan pemerintah agar memberikan fasilitas lain, seperti menyediakan infrastruktur yang memadai.
"Misalnya gini. Sebuah investasi ingin melakukan pembangunan satu pabrik. Tapi untuk jalan ke pabriknya dia harus bangun sendiri. Untuk penyediaan airnya dia harus bangun sendiri. Listriknya dia harus bangun sendiri. Tapi sekarang bagaimana kalau di luar seluruh fasilitas itu bisa disiapkan oleh pemerintah," jelas dia.
Meski begitu, Suharso menekankan, dia bukan berarti tidak merestui rencana pemerintah untuk membebaskan pajak bagi orang-orang super kaya yang datang ke Family Office.
Hanya saja dia meminta agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali insentif yang diberikan, apalagi saat ini sudah cukup banyak insentif pajak yang digelontorkan Kementerian Keuangan kepada para pengusaha.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
