tirto.id - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan masterplan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sudah selesai dikerjakan lembaganya. Ia bilang Bappenas tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo mengenai kapan ingin memulai pembangunan dan pemindahan ibu kota dijalankan.
"Bappenas telah menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan masterplan dan detail plan. Kalau ada keputusan politik hari ini langsung dibangun, langsung start. Kami bisa jalan. Kami sudah siap,” ucap Suharso dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2020, di Bali, Senin (28/12/2020).
Suharso mengatakan keputusan memulai pembangunan ibu kota negara ini tinggal menunggu Presiden Jokowi. Ia sendiri menilai ada manfaat bila pembangunan ibu kota dilakukan pada 2021 sesuai rencana awal.
Di tengah perlambatan ekonomi akibat COVID-19, proyek IKN menurutnya bisa menjadi daya dorong yang menciptakan banyak lapangan kerja. Proyek IKN sendiri bakal sebagian besar mengarah ke energi bersih dan hijau sehingga kebutuhan tenaga kerjanya bakal lebih besar lagi.
Sayangnya, Suharso mengatakan saat ini proyek IKN bisa jadi belum tentu dapat dilaksanakan pada 2021 padahal sudah tertunda dari rencana yang dipercepat pada 2020. Pasalnya pandemi COVID-19 masih berlangsung dan sebagian besar anggaran bakal direalokasikan untuk keperluan vaksinasi.
Sembari menunggu kepastian, Suharso saat ini lebih memfokuskan pada pembahasan RUU IKN yang sudah masuk Prolegnas DPR RI periode sidang berikutnya. Di samping RUU, saat ini dirinya sudah mengantongi Perpres untuk pendirian Badan Otorita IKN yang sudah siap.
“Kami tetap perhitungkan 2021 mungkin dari anggaran yang ada kemungkinan besar direalokasi lagi bukan dalam rangka efisiensi, tapi untuk penyediaan vaksin,” ucap Suharso.
Suharso mengatakan bila proyek ini bisa dijalankan, maka tidak akan membebani APBN yang sudah menanggung dampak dari pandemi COVID-19. Pemerintah juga memastikan sumber pembiayaan IKN terjamin dan dilakukan secara hati-hati.
Saat ini salah satu sumber pembiayaan IKN tidak hanya berasal dari APBN maupun swasta. Pemerintah mencanangkan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) juga bakal ikut mendanai IKN.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
