tirto.id - Pemerintah menargetkan menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen hingga 2024. Target ini menjadi salah satu fokus program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa pemerintahan terakhirnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, meski gagal tercapai namun pemerintah yakin bisa menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0 persen pada 2024. Terdapat 3 skenario yang akan dilakukan pemerintah.
Pertama, intervensi dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Kedua, peningkatan pendapatan. Ketiga, meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.
Lebih lanjut, dia menjelaskan untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat tetapi kerja sama juga dilakukan oleh pemerintah daerah.
"Program-program yang diinisiasi kementerian atau lembaga dan hal yang dilakukan pemerintah untuk memerangi kemiskinan dari pemerintah pusat sudah cukup luar biasa. Kita harapkan kerja sama ini ada inisiasi daerah," katanya setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, target penurunan kemiskinan ekstrem tersebut terlalu ambisius. Sebab, hal itu akan sangat sulit diwujudkan dalam waktu singkat.
"Targetnya terlalu ambisius ya. Perlu keajaiban untuk bisa mewujudkan nya," kata Piter kepada Tirto, Rabu (22/2/2023).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mencatat tingkat kemiskinan ekstrem secara nasional mencapai sekitar 2,14 persen pada 2021. Kemudian mengalami penurunan menjadi 2,04 persen di Maret 2022.
"Untuk turun jadi nol persen perlu keajaiban," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kemiskinan ekstrem sulit dihapus dalam waktu dekat karena permasalahannya bersifat struktural, alias berskala besar dan mendasar yang sudah terjadi sejak lama.
"Target pemerintah masih overshoot. Kemiskinan ekstrem sulit ditekan karena masalah kerak kemiskinan bersifat struktural seperti akses pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
Padahal, lanjut Bhima, saat ini siklus ekonomi baru melalui proses pemulihan dari pandemi COVID-19, di mana lapangan kerja belum dalam kondisi yang optimal. Masalah pengendalian inflasi pun membuat penurunan angka kemiskinan menjadi lebih menantang.
Sebagian besar penduduk miskin ada di sektor pertanian, sehingga terdapat dua tekanan, sebagai produsen mengalami kenaikan biaya produksi, dan sebagai konsumen harga pangan yang mahal membuat pengeluaran meningkat.
"Jadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah cukup banyak, anggaran terbatas. Pendataan untuk melakukan intervensi ke kantong kemiskinan pun perlu diperbaiki sehingga masyarakat yang ada di kerak kemiskinan bisa terbantu program pemerintah," tandas Bhima.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
