tirto.id - Pemerintah menargetkan menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024. Target ini menjadi salah satu fokus program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa pemerintahan terakhirnya.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, target penurunan kemiskinan ekstrem tersebut terlalu ambisius. Sebab, hal itu akan sangat sulit diwujudkan dalam waktu singkat.
"Targetnya terlalu ambisius ya. Perlu keajaiban untuk bisa mewujudkan nya," kata Piter kepada Tirto, Rabu (22/2/2023).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mencatat tingkat kemiskinan ekstrem secara nasional mencapai sekitar 2,14 persen pada 2021. Kemudian mengalami penurunan menjadi 2,04 persen di Maret 2022.
"Untuk turun jadi nol persen perlu keajaiban," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kemiskinan ekstrem sulit dihapus dalam waktu dekat karena permasalahannya bersifat stuktural, alias berskala besar dan mendasar yang sudah terjadi sejak lama.
"Target pemerintah masih overshoot. Kemiskinan ekstrem sulit ditekan karena masalah kerak kemiskinan bersifat struktural seperti akses pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
Padahal, lanjut Bhima, saat ini siklus ekonomi baru melalui proses pemulihan dari pandemi COVID-19, di mana lapangan kerja belum dalam kondisi yang optimal. Masalah pengendalian inflasi pun membuat penurunan angka kemiskinan menjadi lebih menantang.
Sebagian besar penduduk miskin ada di sektor pertanian, sehingga terdapat dua tekanan, sebagai produsen mengalami kenaikan biaya produksi, dan sebagai konsumen harga pangan yang mahal membuat pengeluaran meningkat.
"Jadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah cukup banyak, anggaran terbatas. Pendataan untuk lakukan intervensi ke kantong kemiskinan pun perlu diperbaiki sehingga masyarakat yang ada di kerak kemiskinan bisa terbantu program pemerintah," tandas Bhima.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan difokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Sebab kedua hal ini menjadi program prioritas terakhir di masa Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf.
"Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada tahun 2024 dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun," kata Sri Mulyani, di Istana, Jakarta, dikutip Selasa (21/2/2023).
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka penurunan stunting menuju 3 persen. Namun diakuinya, untuk menuju ke arah sana tentu membutuhkan dukungan pembiayaan lebih.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
