tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 saat tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebesar 2,45–2,82 persen.
Hal ini disampaikannya dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2025 saat Rapat Paripurna di kompleks DPR RI, Senin, (20/5/2024).
"Defisit fiskal 2025 diperkirakan 2,45 persen hingga 2,82 persen," kata Sri Mulyani.
Upaya untuk menutup defisit tersebut, kata Bendahara Negara itu, dilakukan dengan pembiayaan inovatif yang prudent dan berkelanjutan. Di samping itu, pengendalian risiko utang terus pada batas yang ditentukan di level 37,98–38,7 persen produk domestik bruto (PDB).
Kemudian, pendapatan negara pada pemerintahan selanjutnya diproyeksikan berkisar 12,14–12,36 persen dari PDB. Sedangkan belanja negara diperkirakan pada kisarab 14,59–15,18 persen dari PDB.
Sri Mulyani menjelaskan, arah belanja negara pada 2025 dikerahkan untuk dilakukan secara efektif dan efisien dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Di sisi lain, dalam merealisasikan belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang tetap akan dijalankan akan dilakukan peningkatan akurasi penyaluran serta sinergi program yang relevan.
"Pemerintah berkomitmen untuk menguatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk tingkatkan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah bersepakat untuk menjaga defisit APBN Tahun Anggaran 2025 berada di bawah 3 persen.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan pers, Jumat (5/04/2024), di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
“Disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah tiga persen akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga. Dan itu juga untuk meningkatkan kualitas serta stabilitas sehingga pemerintahan baru bisa fokus untuk men-deliver program-program prioritasnya,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan kemajuan antardaerah.
Beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Anggun P Situmorang
