tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah kini sedang berfokus untuk memperbaiki desain pembiayaan defisit anggaran sebagai antisipasi terhadap turunnya penerimaan dari sektor pajak dan melemahnya harga komoditas di pasar global selama 2017.
Sri mengatakan perbaikan desain pembiayaan defisit anggaran penting dilakukan mengingat besarnya belanja wajib pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan transfer ke daerah.
"Pembiayaan defisit ini didesain untuk meminimalkan pengaruh kondisi global yang sangat negatif, yaitu turunnya ekspor maupun permintaan barang komoditas yang selama ini menjadi andalan Indonesia," kata Sri di Jakarta, pada Senin (20/2/2017) seperti dikutip Antara.
Makanya, Sri melanjutkan, selain mengandalkan penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak yang masih terbatas, pemerintah juga menerbitkan surat utang.
Sri mengatakan utang bukan merupakan hal yang tabu untuk dilakukan, karena yang terpenting utang tersebut bisa dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi investasi infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau kekhawatirannya ada pada utang, maka kita harus tunjukkan bahwa investasi kita baik perekonomian atau sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan membawa dampak lebih besar," ujar Sri.
Apalagi, Sri menambahkan, rasio utang Indonesia terhadap Product Domestic Bruto (PDB) masih berada di angka yang aman yaitu sekitar 28 persen. Rasio ini jauh lebih baik dibandingkan negara lainnya seperti Yunani, yang mencapai 200 persen, maupun Jepang, yang sebesar 250 persen.
Selain itu, menurut Sri, defisit anggaran Indonesia yang diproyeksikan sebesar 2,41 persen terhadap PDB pada tahun ini, juga relatif terjaga dibandingkan India, yakni sebesar 7 persen.
Sri menegaskan solusi terbaik agar rasio utang Indonesia tetap berada di batas aman dan defisit anggaran tidak terus melebar ialah dengan terus memperbaiki kinerja sektor pajak.
"Penerimaan perpajakan di 2017 akan bertumpu pada reformasi di pajak dan bea cukai, kita perbaiki lembaga, sumber daya manusia, proses bisnis, Teknologi Informasi maupun basis data yang telah kami miliki melalui program amnesti pajak," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Setya Novanto meminta pemerintah agar menempatkan reformasi perpajakan sebagai agenda utama dalam menekan defisit anggaran.
Menurut dia, saat ini defisit negara berada dalam posisi yang mengkhawatirkan dan berpeluang melampaui batas sesuai UU No 17/2003, yakni tiga persen. Selain itu, kata Setya, kondisi perekonomian masih diwarnai dengan tertekannya sektor swasta akibat melemahnya perdagangan global.
Setya berpendapat pemerintah perlu mendorong APBN yang ekspansif mengingat masih tertahannya daya beli masyarakat. Dengan APBN yang ekspansif, aktivitas perekonomian bisa lebih bergairah.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
