tirto.id - Pemerintah Spanyol memutuskan untuk menarik Duta Besar untuk Israel, Ana Maria Salomon Perez sebagai keputusan yang diambil setelah Rapat Dewan Menteri pada 10 Maret 2026.
Hal ini juga bentuk langkah diplomatik yang menunjukkan ketegangan hubungan antara kedua negara yang diperparah dengan keputusan Israel menyerang Iran.
The Times of Israel pada 11 Maret melaporkan jika Ana sebenarnya telah dipanggil kembali ke Spanyol pada September 2025 terkait kebijakan Spanyol yang melarang pesawat dan kapal yang membawa senjata ke Israel menggunakan pelabuhan atau wilayah udara Spanyol.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas serangan Israel di Gaza, namun Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menilai langkah Spanyol tersebut sebagai antisemitik.
Spanyol Tarik Dubesnya Untuk Israel sebagai Bentuk Protes Perang Iran
Pada Selasa, 10 Maret 2026 Spanyol mengumumkan secara resmi melalui lembaran negara resminya bahwa posisi duta besar di Israel telah dihentikan.
Untuk sementara, kedutaan Spanyol di Tel Aviv akan dipimpin oleh seorang charge d’affaires, yaitu pejabat diplomatik yang menjalankan tugas duta besar saat jabatan tersebut kosong.
Langkah ini membuat kedutaan Spanyol di Tel Aviv sejajar dengan kedutaan Israel di Madrid, yang juga dipimpin oleh charge d’affaires setelah Israel menarik duta besarnya, Rodica Radian-Gordon, pada Mei 2024 sebagai protes atas pengakuan Spanyol terhadap negara Palestina.
“Atas usulan Menteri Luar Negeri, Uni Eropa dan Kerja Sama, dan setelah pertimbangan Dewan Menteri pada pertemuan tanggal 10 Maret 2026, dengan ini saya memerintahkan pengakhiran penunjukan Ibu Ana María Salomon Perez sebagai Duta Besar Spanyol untuk Negara Israel,” bunyi pengumuman resmi tersebut dikutip Al Jazeera, Kamis(12/3/2026).
Pemerintah Spanyol di bawah Perdana Menteri Pedro Sanchez termasuk salah satu pemerintahan di Eropa yang paling keras mengkritik tindakan militer Israel di Gaza serta serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Sanchez bahkan menyebut serangan tersebut “tidak dapat dibenarkan” dan menegaskan bahwa posisi Spanyol adalah menolak perang.
Selain itu, pemerintah Spanyol juga secara konsisten mengecam operasi militer Israel di Gaza. Pada Oktober tahun lalu, parlemen Spanyol bahkan menyetujui undang-undang yang melarang total penjualan senjata ke Israel, termasuk senjata, teknologi yang bisa digunakan untuk keperluan militer, dan peralatan militer lainnya.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa Spanyol ingin memberi tekanan politik kepada Israel melalui langkah diplomatik dan ekonomi.
Ketegangan diplomatik antara Spanyol dan Israel semakin meningkat sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap Iran.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menuduh Spanyol pada awal Maret “berpihak pada tiran” karena menentang perang tersebut, yang memperburuk hubungan kedua negara.
"Pemerintah Spanyol, yang berdiri bersama semua tiran di dunia, seperti halnya mereka berdiri bersama Venezuela, sekarang berdiri bersama Iran," ucap Sa’ar dikutip Euronews, Senin (2/3/2026).
Sa’ar juga menyebut Spanyol berbeda pendapat dengan mayoritas negara Eropa lainnya yang mendukung perang dengan Iran.
"Saya berbicara selama dua hari terakhir dengan sebagian besar menteri luar negeri Uni Eropa, dan sejumlah besar dari mereka memiliki pandangan yang sama. Mereka mungkin ingin perang ini berhasil, tetapi mereka bukan bagian dari operasi ini," kata Sa'ar.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
Masuk tirto.id

































