Daftar Negara yang Tolak Gabung Board of Peace & Alasannya

tirto.id - Kabar Vatikan yang memutuskan untuk menolak bergabung dengan Board of Peace menambah deretan negara yang tidak ingin berada di dewan perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Siapa saja mereka?

Indonesia menjadi salah satu negara yang menyatakan menerima undangan Trump untuk bergabung dan menjadi anggota BoP. Pertemuan resmi pertama dewan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 Februari, di Donald J Trump Institute of Peace.

Daftar Negara yang Tolak Gabung Board of Peace & Alasannya

Berikut daftar negara-negara yang menyatakan menolak untuk bergabung ke Board of Peace beserta alasannya:

1. Prancis

Penolakan Prancis terhadap tawaran Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dengan Board of Peace disebabkan oleh sejumlah alasan substantif terkait mandat dan struktur lembaga tersebut.

Menurut Kantor Presiden Prancis, keputusan itu didorong oleh kekhawatiran bahwa BoP yang diketuai Trump, memiliki kekuasaan yang sangat luas melampaui fungsi transisi pemerintahan di Jalur Gaza, sehingga berpotensi melemahkan kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menekankan bahwa kekhawatiran utama muncul karena ketua dewan memiliki hak istimewa yang sangat luas.

“Ini sangat, sangat jauh dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya dikutip Politico.

2. Austria

Kanselir Austria Christian Stocker menegaskan bahwa Austria tidak berniat bergabung dengan BoP karena negara tersebut melihat keberadaan lembaga itu sebagai struktur paralel yang tidak diperlukan.

Maksudnya, menurut Stocker, sudah ada organisasi internasional yang sah dan diakui, yaitu PBB, yang memiliki mandat resmi untuk menangani konflik, krisis kemanusiaan, dan masalah transisi pemerintahan, termasuk di Jalur Gaza.

“Sudah ada organisasi yang dibentuk untuk kasus-kasus seperti ini, PBB… dan saya tidak mendukung struktur paralel,” tuturnya dikutip laman Euractiv.

3. Belgia

Menurut Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, dikutip laman Euronews, Trump mencoba membentuk dewan pribadi yang bersifat transisi untuk mengatur pasca perang di Gaza, namun langkah ini dianggap “sepenuhnya tidak dapat diterima” karena berisiko menciptakan struktur paralel yang menggeser legitimasi dan peran resmi PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB.

4. Kroasia

Tanpa merinci alasannya, Kroasia menyatakan tidak akan bergabung menjadi anggota BoP.

"Setelah analisis menyeluruh, posisi pemerintah...adalah bahwa saat ini Kroasia tidak akan bergabung dengan 'Dewan Perdamaian' karena sejumlah alasan," ujar Perdana Menteri Kroasia, Andrej Plenkovic dikutip Euronews.

5. Swedia

Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan bahwa Swedia tidak akan bergabung dengan BoP.

"Dengan teks yang ada saat ini, Swedia tidak akan menandatanganinya," kata Kristersson seperti dikutip laman Xinhua dari Sveriges Radio.

6. Vatikan

Vatikan menolak untuk berpartisipasi dalam BoP karena lembaga tersebut dianggap tidak sesuai dengan peran Vatikan sebagai entitas internasional.

Kardinal Pietro Parolin, pejabat diplomatik tertinggi Vatikan, menekankan bahwa penanganan krisis internasional seharusnya tetap berada di bawah koordinasi PPB, bukan melalui dewan baru yang diketuai oleh seorang kepala negara individu.

"Salah satu kekhawatiran adalah bahwa di tingkat internasional, PBB-lah yang seharusnya mengelola situasi krisis ini. Ini adalah salah satu poin yang telah kami tekankan," ujar Kardinal Pietro Parolin dikutip The Straits Times.

7. Spanyol

Spanyol menolak berpartisipasi dalam BoP. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, menyatakan bahwa dewan tersebut tidak memasukkan perwakilan Otoritas Palestina, sehingga menimbulkan pertanyaan soal inklusivitas dan legitimasi dalam pengambilan keputusan terkait wilayah yang bersangkutan.

Selain itu, Sanchez menekankan bahwa penolakan ini konsisten dengan dukungan Spanyol terhadap hukum internasional dan mekanisme kolektif multilateral, di mana penyelesaian konflik global seharusnya dilakukan melalui lembaga resmi PBB, bukan melalui dewan yang diketuai oleh satu negara.

“Kami menghargai undangan tersebut, tetapi kami menolak,” tegas Sanchez dikutip The Straits Times.

8. Slovenia

Perdana Menteri Slovenia, Janez Golob dalam pengumuman resminya menjelaskan bahwa negaranya menolak bergabung BoP karena komitmen kuat Slovenia terhadap hukum internasional dan tatanan internasional yang berbasis Piagam PBB.

9. Slovakia

Pemerintah Slovakia juga menyatakan tidak akan bergabung ke BoP.

"Slovakia akan mendukung semua inisiatif perdamaian yang berpotensi berkontribusi pada stabilitas dan tidak bertentangan dengan aturan yang, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1945, telah membantu melindungi kita dari Perang Dunia Ketiga setelah kengerian dua perang dunia pertama," kata pemerintah Slovakia dikutip Xinhua.

10. Polandia

Perdana Menteri Donald Tusk dikutip Reuters, menyatakan bahwa keraguan nasional terkait bentuk dan wewenang BoP membuat negaranya memilih untuk tetap berada di luar saat ini, meskipun Polandia tetap akan memantau perkembangan dan tidak menutup kemungkinan untuk berpartisipasi jika kondisi berubah.

11. Italia

Italia, menurut Reuters, menolak bergabung karena terdapat hambatan konstitusional yang tidak dapat diatasi. Menteri Luar Negeri Antonio Tajani menjelaskan bahwa berdasarkan konstitusi Italia, negara hanya dapat bergabung dengan organisasi internasional jika memiliki posisi setara dengan negara lain, sedangkan status Board of Peace memberi Presiden Trump kekuasaan eksekutif yang luas dan tidak seimbang.

12. Jerman

Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menyatakan bahwa Jerman tidak dapat bergabung dengan BoP dalam formatnya saat ini karena alasan konstitusional.

Menurut Merz, dikutip DW, struktur dewan saat ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip konstitusi Jerman, sehingga keikutsertaan Jerman tidak memungkinkan.

Meskipun demikian, Merz menegaskan bahwa Jerman terbuka untuk menjajaki bentuk-bentuk baru atau alternatif dari kerja sama dengan Amerika Serikat.

13. Irlandia

Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee, menegaskan bahwa pemerintah tidak melihat kemungkinan untuk bergabung dengan BoP.

McEntee menegaskan bahwa tidak ada skenario di mana Irlandia akan menjadi anggota atau ikut serta dalam dewan tersebut. Keputusan ini didasarkan pada posisi resmi pemerintah bahwa partisipasi dalam inisiatif yang dipimpin AS itu tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Irlandia.

“Saya rasa kami sudah sangat jelas menyatakan bahwa kami tidak melihat situasi di mana kami akan bergabung,” kata Ms McEntee dikutip Irish Times.

14. Finlandia

Presiden Finlandia, Alexander Stubb, dikutip CBS News, menjelaskan bahwa negaranya memutuskan untuk tidak bergabung dengan BoP.

Keputusan ini diambil karena Finlandia menilai BoP tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kerja sama internasional dan hukum internasional yang dijunjung tinggi negara tersebut

15. Selandia Baru

Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters mengatakan jika negaranya tidak akan bergabung dengan BoP.

“Ini adalah badan baru, dan kita membutuhkan kejelasan tentang hal ini, dan tentang pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan ruang lingkupnya, sekarang dan di masa depan,” tuturnya di akun X miliknya.

16. Norwegia

Pemerintah Norwegia menyatakan bahwa mereka tidak akan bergabung dengan BoP yang digagas Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya sempat menunjukkan kekesalannya terhadap Norwegia setelah tidak menerima Hadiah Nobel Perdamaian.

Sekretaris Negara Norwegia, Kristoffer Thoner, menjelaskan bahwa proposal Amerika tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan dialog lebih lanjut dengan AS.

"Usulan Amerika menimbulkan sejumlah pertanyaan [yang membutuhkan] dialog lebih lanjut dengan Amerika Serikat," kata MenluKristoffer Thoner dikutip The Straits Times.