tirto.id - Menkopolhukam Mahfud MD menyebut ada sekelompok pihak yang berusaha memanfaatkan situasi atas aksi demo "Jokowi End Game" terkait penolakan PPKM.
Ia menyebut kelompok murni adalah masyarakat yang punya tujuan ingin menanyakan nasib mereka di tengah situasi pandemi tetapi khawatir dengan perekonomiannya. Sementara itu, ada kelompok yang justru menunggangi aspirasi tersebut dengan tujuan menjatuhkan pemerintah.
"Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni tadi, lalu ada kelompok yang tidak murni. Masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang," kata Mahfud dalam keterangan dari kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Sabtu (24/7/2021).
Mahfud menegaskan, pemerintah mendengar semua aspirasi dan mencatat aspirasi tersebut. Pemerintah melihat ada dua klaster ketakutan di publik. Pertama, masyarakat yang takut mati karena COVID sementara satu lagi adalah mati akibat kesulitan ekonomi.
Mahfud pun memahami bahwa ada sejumlah masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi di publik. Hal tersebut saat ini sudah terjadi dengan ajakan yang viral di media sosial. Ia menjelaskan salah satu bukti konkret pemerintah mendengarkan aspirasi publik adalah dengan menghapuskan konsep vaksin berbayar beberapa waktu lalu dan soal larangan masuk TKA.
Pemerintah pun memahami bahwa ada yang resisten dengan kebijakan pemerintah meski pemerintah berusaha menangani COVID sesuai substansi Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengedepankan keselamatan rakyat.
Mahfud menegaskan tidak semua aspirasi bisa diakomodir. Namun, ia pun meminta segala aspirasi disampaikan lewat kanal komunikasi yang sesuai protokol kesehatan seperti seminar, dialog daring hingga media sosial.
Oleh karena itu, Mahfud menegaskan aksi demonstrasi secara fisik tidak sesuai protokol kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat dan melanggar hukum. Ia memastikan pemerintah akan menindak tegas sesuai aturan sesuai ketentuan yang ada.
"Pemerintah akan melakukan tindakan tegas demi prinsip yang nomor satu tadi, kita ingin menyelamatkan masyarakat banyak. Oleh sebab itu, mohon dukungannya penegakan hukum itu menjadi kunci," jelas Mahfud.
Pengamanan DKI Jakarta terkait Demo Jokowi End Game
Terkait pengamanan demo Jokowi End Game hari ini, sebanyak 3.385 personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengawal dan mengamankan demo menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta, Sabtu (24/7/2021).
"Ada 3.385 orang siap mengamankan demo," kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Pol Marsudianto saat dikonfirmasi di Jakarta, sebagaimana diberitakan Antara.
Marsudianto mengatakan personel pengamanan tersebut akan ditempatkan di dua lokasi yang menjadi lokasi digelarnya aksi demonstrasi.
"Personel dikerahkan di sekitar Monas dan DPR," tambahnya.
Selain personel pengamanan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah mengerahkan 350 orang personel polisi lalu lintas untuk mengawal kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.
Diketahui di media sosial beredar poster berisi ajakan "long march" pada Sabtu (24/7) dari Glodok-Istana Negara untuk menolak penerapan PPKM.
Polda Metro Jaya sebelumnya mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terkait PPKM.
Polda Metro memahami bahwa masyarakat sangat mengharapkan relaksasi kebijakan PPKM, namun jika masyarakat terus melanggar protokol kesehatan, seperti membuat kerumunan, yang akan berpotensi memicu lonjakan angka positif COVID-19, maka sulit bagi pemerintah untuk melakukan relaksasi PPKM.
"Bagaimana kita bisa relaksasi, kalau ada kegiatan kerumunan seperti ini lagi. Kasihan rumah sakit, kuburan, sudah penuh," kata kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya.
Yusri juga mengatakan Polda Metro Jaya akan mengakomodir penyampaian pendapat pihak yang ingin menyampaikan pendapat sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19.
"Silakan, kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro atau ke instansi terkait, akan kita terima secara bijak agar kita bisa hindari kerumunan, supaya jangan jadi klaster lagi," katanya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
