tirto.id - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) meminta masyarakat untuk tidak ikut dalam seruan aksi demonstrasi tolak PPKM Darurat "Jokowi End Game" yang ramai di media sosial.
KSP meminta publik lebih mengedepankan kondisi tenaga kesehatan yang kelelahan dalam menangani COVID serta aparat keamanan yang bertugas melaksanakan PPKM darurat.
“Saat ini yang dibutuhkan adalah empati terhadap semua yang berjuang memerangi COVID-19 seperti para tenaga kesehatan, dan saudara-saudara yang sedang berjuang sembuh. Juga empati kepada aparat yang menjaga masyarakat agar taat protokol kesehatan, dan terhadap masyarakat yang bahu membahu mengatasi pandemi serta berusaha meringankan beban ekonomi,” kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro dalam keterangan yang diterima, Sabtu (24/7/2021).
Juri menyebut, penanganan pandemi bisa sukses jika masyarakat ikut berkolaborasi dalam penanganan COVID. Cara yang ditawarkan Juri adalah mematuhi protokol kesehatan serta membantu masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri.
"Banyak saudara kita yang membutuhkan obat-obatan dan alat kesehatan lain untuk sembuh dari COVID-19. Banyak juga saudara-saudara kita yang sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mari kita gotong royong bersama dengan pemerintah mengatasi semua kesulitan ini,” tutur Juri.
Juri menegaskan, pemerintah tidak antikritik dan mendengar aspirasi semua pihak. Pemerintah memahami kondisi masyarakat yang mengalami tekanan akibat pembatasan, tetapi semua dilakukan demi menekan kasus dan beban di fasilitas kesehatan.
“Sebagaimana disampaikan Presiden, Pemerintah memahami bahwa kehidupan masyarakat saat ini sedang mengalami tekanan yang tidak ringan, tetapi kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat harus diambil untuk menurunkan angka penularan COVID-19 yang sedang tinggi dan mencegah lumpuhnya rumah sakit akibat kewalahan menerima pasien,” kata Juri.
Pemerintah, kata Juri telah mengeluarkan beberapa program. Dalam penanganan kesehatan, pemerintah tengah membangun sistem untuk meringankan beban pasien COVID. Kemudian, pemerintah memberikan layanan telemedicine dan obat gratis.
Di bidang ekonomi, pemerintah berusaha meringankan beban hidup masyarakat yang berpenghasilan harian lewat beragam bantuan.
“Oleh karena itu pemerintah menambah bantuan berupa pembagian beras, pendirian dapur-dapur umum, selain yang sudah berjalan seperti subsidi listrik, bansos, BLT dana desa, subsidi kuota internet, Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako,” ungkapnya.
Dari informasi yang beredar di media sosial, sejumlah elemen masyarakat akan melakukan aksi unjuk rasa menolak pelaksanaan PPKM darurat, Sabtu (24/7/2021). Aksi tersebut akan berlangsung di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia. Khusus di Jakarta, Polda Metro Jaya sudah menggelar apel pagi jelang aksi tersebut.
"Dir Lantas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P. memimpin Apel Personil Ditlantas PMJ dalam rangka PAM Unras di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya di Lapangan Presisi Dit Lantas PMJ," cuit akun @TMCPoldaMetro.
Sejumlah penyedia layanan transportasi online Gojek dan Grab juga membantah terlibat dalam aksi demo ini. Pasalnya, logo beberapa layanan ojek online dicantumkan dalam poster seruan nasional yang beredar di medsos.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
