tirto.id - Ketegangan geopolitik di Selat Hormuz kembali meningkat usai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Perbedaan pandangan terhadap pembebanan biaya melintas Selat Hormuz menjadi alasan kedua negara belum menemukan titik temu.
Iran dan Oman mengumumkan rencana mekanisme penerapan izin bersama untuk mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Di sisi lain, Amerika Serikat menegaskan bahwa pelayaran di Selat Hormuz harus tetap bebas tanpa hambatan maupun pungutan apa pun.
Perbedaan pandangan inilah yang membuat dunia internasional memandang kondisi di Selat Hormuz masih belum bisa dikatakan stabil meski AS dan Iran telah menandatangani MoU awal untuk proses menuju kesepakatan damai permanen pada 19 Juni lalu.
Situasi Selat Hormuz Terkini
Situasi di Selat Hormuz disebut belum stabil. Dalam perkembangan terbaru, muncul pernyataan yang saling bertentangan terkait pengelolaan jalur strategis tersebut.
Iran bersama Oman mengumumkan pembentukan mekanisme izin bersama untuk mengatur lalu lintas kapal di selat itu, termasuk rencana sistem transit sementara tanpa biaya yang dikoordinasikan dengan International Maritime Organisation.
Namun di sisi lain, Iran tetap menegaskan klaim kedaulatannya atas Selat Hormuz yang memicu kebingungan mengenai apakah pelayaran internasional benar-benar akan kembali bebas tanpa pembatasan seperti sebelum perang, atau tidak.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Iran telah memberi jaminan kepada Washington bahwa tidak akan ada biaya tambahan dalam bentuk tarif, asuransi, maupun pungutan lain untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz.
“(Tidak akan ada) pungutan tol, biaya asuransi, dan biaya lain apa pun yang diminta atau diterima oleh Iran untuk perjalanan melalui Selat Hormuz," ucap Trump dikutip Euronews,Rabu (24/6/2026).
Ia menegaskan bahwa jika klaim publik Iran yang menyebut adanya sistem pengendalian dan pengaturan izin benar-benar diberlakukan secara ketat, maka proses negosiasi damai akan dihentikan secara langsung.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga telah melakukan kunjungan diplomatik ke kawasan Timur Tengah, termasuk pertemuan di Abu Dhabi dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, guna memastikan dukungan sekutu Teluk terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz serta stabilitas keamanan maritim di kawasan tersebut.
AS Pastikan Iran tak Dapat Lagi Tutup Selat Hormuz
Pejabat energi dan keamanan menegaskan bahwa Washington berupaya memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap terbuka melalui pengawalan militer terhadap kapal dagang.
Menteri Energi AS Chris Wright menyatakan bahwa Iran tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk menutup Selat Hormuz karena kehadiran kapal pengawal Amerika yang melintasi perairan tersebut.
Ia juga menekankan bahwa arus minyak global tetap berjalan, dengan puluhan kapal tanker tetap melintasi selat setiap hari, membawa jutaan barel minyak ke pasar internasional meskipun situasi politik masih tegang.
“Jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Iran, kita akan memastikan aliran energi tetap ada, dunia mendapatkan pasokan yang cukup, dan pemerintahan Iran akan berada dalam kesulitan besar,” kata Wright dikutip CNBC (24/6/2026).
Wright menyebut bahwa keputusan Washington untuk menangguhkan sanksi penjualan minyak Iran selama 60 hari tidak disertai dengan pencairan dana atau pelepasan aset yang dibekukan.
“Kami belum mencairkan dana apa pun, mereka belum mendapatkan sesuatu yang berarti,” kata Wright lagi.
Sebagai bagian dari kesepakatan sementara yang dicapai pekan sebelumnya, Iran menyetujui untuk mengizinkan kapal melintas di Selat Hormuz tanpa dikenakan biaya transit selama periode 60 hari. Amerika Serikat juga sepakat untuk menghentikan blokade lautnya terhadap Iran.
Namun, kesepakatan ini masih bersifat sementara dan belum ada kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan Selat Hormuz setelah masa 60 hari berakhir.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
Masuk tirto.id

































