tirto.id - Polemik soal pembelian senjata oleh lembaga selain TNI dan Polri dinilai terjadi karena koordinasi di pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa.
Menurutnya, pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait pembelian 5000 senjata ilegal bukan sebuah kebohongan hanya karena mendapat bantahan dari Menkopolhukam Wiranto. Namun, Desmond menilai hal itu menunjukkan komunikasi yang kurang baik antar pejabat negara.
"Yang salah menurut saya itu pimpinan nasionalnya yang tidak membangun komunikasi dengan baik," kata Desmond di DPR, Senin (25/9/2017).
Maka, Desmond menganggap perlu ada koreksi ulang dalam pemerintahan hari ini. Termasuk di tubuh BIN yang menurutnya tidak pada tempatnya membeli senjata secara langsung karena harus meminta izin kepada TNI atau Polri terlebih dahulu.
"Apa yang dilakukan oleh Pak Gatot sebagai sebuah statement bisa benar, bisa salah. Ada lembaga beli senjata, untuk apa? Dan itu bukan tupoksinya. Ini mau bikin angkatan kelima kayak PKI? Kan bisa saja," kata Desmond.
Menurutnya, salah satu cara meredam polemik ini adalah semua pihak harus sama-sama menahan diri. Termasuk pemerintah yang dimintanya untuk mengubah pola koordinasi menjadi lebih baik.
Lebih Percaya Menkopolhukam Daripada Panglima TNI
Berbeda dengan Desmond, Anggota Komisi III Fraksi Partai Nasdem Akbar Faisal menyatakan lebih mempercayai pernyataan Menkopolhukam daripada panglima TNI terkait dengan polemik senjata.
"Itu karena memang (Menkopolhukam) sesuai tupoksinya dan pasti atas sepengetahuan presiden," kata Akbar di DPR, Senin (25/9).
Namun, Akbar menolak berkomentar lebih lanjut terkait pernyataan panglima TNI. "Sudah ya, itu saja. Intinya saya percaya Menkopolhukam Pak Wiranto. Titik," kata Akbar.
Adapun Wiranto menyatakan apa yang disampaikan oleh Gatot adalah informasi "mentah" hasil dari komunikasi yang tidak berjalan baik antara instansi negara.
"Informasi dari Panglima TNI tentang adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5.000 pucuk senjata standar TNI, tidak pada tempatnya dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan, karena ternyata hanya adanya komunikasi antar institusi yang belum tuntas," kata Wiranto di Menkopolhukam, Minggu (24/9).
Wiranto juga menyatakan pengadaan senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dalam bentuk 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad untuk keperluan pendidikan intelijen.
"Senjata-senjata itu dibeli secara legal dari uang APBD, yang juga telah disepakati oleh legislatif," kata Wiranto.
Baca juga:
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
