tirto.id - Produsen peralatan pertahanan dan keamanan PT Pindad membenarkan bahwa Badan Intelijen Negara telah melakukan pemesanan terhadap 517 senjata laras panjang pada tahun 2017. Hal ini sekaligus menguatkan keterangan Menkopolhukam Wiranto yang menyatakan bahwa lembaga intelijen negara tersebut memesan 500 pucuk senjata modifikasi.
Kendati demikian, Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A Fiantori menyatakan bahwa senjata tersebut mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan senjata TNI. Ia tidak ingin menjelaskan lebih jauh terkait apakah senjata tersebut merupakan hasil modifikasi atau semacamnya.
“Saya cuma bilang spesifikasinya berbeda aja sih,” kata Bayu pada Tirto, Senin (25/9/2017).
“Pokoknya bukan dengan standar TNI. Takutnya nanti dibolak-balik, lebih rendah, lebih tinggi lah, lebih baik, itu kan beda. Bisa aja, atau lebih buruk?” tambahnya.
Bayu sendiri enggan merinci harga untuk senjata tersebut. Menurut Bayu, ia lebih fokus kepada spesifikasi yang diharapkan BIN dan tidak terlalu merinci perihal harganya.
Harga tersebut juga tergantung dari jumlah pemesanan dan jenis senjata. Meski senjata laras panjang, menurut Bayu, jenis yang dipesan oleh BIN bermacam-macam. Bayu juga menolak memberi kisaran harga ketika ditanya.
“Harganya macam-macam kan kadang-kadang harganya sekian, harganya sekian, kan jenisnya macam-macam, itu berbeda dengan TNI juga ada, masing-masing lah. Ga bisa aku kasih juga karena tergantung kuantitas juga,” terangnya.
Pemesanan BIN yang berlangsung tahun 2017 ini masih tertahan di PT Pindad. Menurut Bayu, pengiriman masih belum dilakukan. Bayu enggan menerangkan apa penyebab pengiriman belum dilakukan, tapi pihaknya mengusahakan tahun ini akan segera dikirimkan ke BIN.
Selain BIN, menurut Bayu, Polri juga sudah gembar-gembor di media untuk menyediakan 5.000 pucuk senjata untuk anggotanya. Sayang, Bayu menegaskan bahwa perjanjian dengan Polri belum tercapai kata sepakat. Bayu sendiri mengaku bingung banyak yang menanyakan soal senjata Polri kepada Pindad padahal produksinya belum berjalan.
“Bagus tuh diingetin. (Polri pesan) 5.000 tapi belum dikontrak kan ya? Beritanya dah kemana-mana padahal belum dibuat kontrak,” terang Bayu. “Siap deliver tahun ini atau tidak? Boro-boro deliver, kita mah siap-siap aja, tapi dibuat kontraknya dulu dong,” lanjutnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebutkan bahwa ada 5.000 pucuk senjata yang akan dibeli oleh institusi non-militer dengan mencatut nama Presiden Jokowi. Pernyataan ini dilontarkan saat Jumat (22/9/2017) kemarin. Masalah ini menjadi perbincangan karena institusi tersebut belum diketahui.
Merespons hal ini, Menkopolhukam Wiranto menerangkan bahwa kejadian tersebut hanyalah salah paham belaka. Berdasar keterangannya kemarin, Minggu (24/9/2017), ihwal ini terjadi akibat miskomunikasi.
Dari keterangan Wiranto, yang dimaksud oleh Gatot sendiri adalah BIN. Lembaga intelijen negara itu ditegaskan Wiranto, hanya memasok 500 pucuk senjata untuk kepentingan pelatihan intelijen. Pembelian tersebut pun tidak perlu spesifik melibatkan Presiden Jokowi ataupun Mabes TNI, tapi hanya melalui izin dari Mabes Polri.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
