tirto.id - Pemerintah berkomitmen mendorong dan mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu dilakukan dengan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Koperasi.
Tiga kementerian ini memfasilitasi kemudahan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Kementerian BUMN akan memberikan bantuan modal usaha melalui pembiayaan yang serta melakukan pengawasan produksi. Kemudian pendampingan pun akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
"Saya punya keyakinan bisa kita wujudkan, namun harus ada kerja sama antara bupati, wali kota, gubernur dan kementerian. Karena yang tahu tentang UMKM daerah itu bupati, gubernur, dan wali kota. Kami dari Kementerian Investasi menyiapkan aplikasi (Online Single Submission/OSS) yang cepat dan tepat serta efisien," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dikutip dari Antara, Kamis (14/7/2022).
Sementara itu ditempat yang sama Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan ada tiga fokus utama untuk melakukan pengembangan terhadap UMKM. Pertama, mendorong target UMKM yang memiliki legalitas usaha menjadi lebih tinggi. Kedua, penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ketiga, keterbukaan pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan pemerintah pusat.
"Nah, karena itu tadi kita sudah diskusi bertiga, kita akan menyambungkan data di PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang jumlahnya 12,7 juta nasabah, ibu-ibu pinjaman Rp1 juta-Rp4 juta. Lalu kita sambungkan juga data nasabah UMKM yang ada di bank-bank Himbara. Insha Allah kalau ini kita bisa gabungkan, target 1,5 juta NIB (Nomor Induk Berusaha) menjadi 10 juta bukan hal yang tidak mungkin," ujar Erick.
Menurut Erick, selaras dengan adanya fasilitas KUR, pemerintah juga mengimbau para pelaku UMK untuk dapat memanfaatkan bantuan pembiayaan modal usaha khususnya KUR secara maksimal. Dia merinci saat ini sebanyak 50 persen dari total Rp373 triliun KUR belum terserap oleh pelaku UMK. Karena itu penyaluran KUR diharapkan menjadi stimulus untuk meningkatkan produktivitas usaha sehingga hal tersebut akan membawa para UMK menuju skala yang lebih besar dan tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Lebih lanjut, Menkop UKM Teten Masduki menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Pemerintah juga terbuka akan saran-saran dari rakyat untuk mendorong UMKM yang sudah ada menjadi lebih baik lagi.
"Target kita 70 juta pada tahun 2024, kita sudah kerja sama dengan pelaku e-commerce karena yang kita kejar itu mikro. Sekarang ada semangat dari UMKM untuk mengembangkan omzet mereka menjadi lebih baik," pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan pentingnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perekonomian bangsa. Dia menilai sebuah kekeliruan apabila pemerintah tidak mengurus pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan baik.
"Kalau pemerintah tidak mengurus UMKM keliru salah besar karena kontribusi ke ekonomi nasional 61 persen dan penyerapan tenaga kerja 97 persen di UMKM, bukan yang gede-gede ini perlu dicatat," katanya dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha Pelaku UMK Perseorangan tahun 2022 di Cijantung, Jakarta, Rabu (13/7/2022).
