tirto.id - Ketua Setara Institute, Hendardi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyusun rancangan penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu, termasuk peristiwa 1965.
"Sikap Presiden Jokowi penting sehingga dinamika dan kohesi sosial tidak rusak akibat propaganda kebangkitan komunisme tidak berdasar yang beredar saat ini," kata Hendardi di Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Hendardi mengatakan, propaganda kebangkitan komunisme yang berkembang belakangan ini tidak baik bagi upaya penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Apalagi, kata dia, hal tersebut semakin diperkeruh dengan pernyataan sejumlah menteri di kabinet dan pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri) yang cenderung menyebarkan kebencian dan memperkuat pengasingan sosial korban HAM.
"Korban propaganda kebangkitan komunisme itu bukan hanya korban peristiwa 1965, tetapi juga kebebasan sipil warga. Mereka yang tidak membahas tentang peristiwa 1965 pun bisa mendapat stigma yang sama," tuturnya.
Hendardi menilai, propaganda kebangkitan komunisme yang dikaitkan dengan sejumlah kegiatan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965 baik melalui film, diskusi dan penerbitan buku merupakan upaya untuk mengadu domba masyarakat.
Selain itu, Hendardi juga menduga, propaganda tersebut sengaja dirancang untuk menghalangi niat negara dalam melakukan rekonsiliasi.
"Agak ganjil bila TNI/Polri malah mengonfirmasi bahwa komunisme akan bangkit, padahal mereka memiliki intelijen yang bisa memberikan informasi akurat mengenai pembatasan dan penumpasan kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul yang terjadi dalam tiga bulan terakhir," kata Hendardi (ANT)
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Putu Agung Nara Indra
