Masuk tirto.id
tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan pengungkapan dua perkara korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yaitu terkait dugaan korupsi pada pengurusan RPTKA dan pengurusan sertifikasi K3.
Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dimintai tanggapannya soal kondisi pemberantasan korupsi pada satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Sebagai contoh dalam perkara di Kementerian Ketenagakerjaan, di mana KPK saat ini sedang menangani dua perkara, terkait dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing dan juga sertifikasi K3. Dua perkara itu terkait dengan pelayanan publik, yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat banyak," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Budi mengatakan pemberantasan korupsi tak hanya melalui penindakan, tetapi juga upaya pencegahan, pendidikan, koordinasi, dan supervisi.
"KPK kemudian juga menerjemahkan pemberantasan korupsi itu tidak hanya melalui upaya-upaya pendidikan, tapi juga upaya-upaya pencegahan, pendidikan, dan juga koordinasi dan supervisi," tuturnya.
Dia mengatakan pengungkapan korupsi yang dilakukan KPK dapat menjadi pemantik bagi instansi terkait untuk melakukan perbaikan sistem agar menjadi lebih baik.
"Sehingga potensi-potensi risiko terjadinya korupsi itu menjadi minimized, menjadi kita persempit ruang potensi terjadinya tindak pidana korupsi," ujarnya.
KPK berharap Kemnaker dapat berbenah ke depan dengan adanya pengungkapan kasus korupsi oleh lembaga antirasuah.
Budi mendorong nilai integritas menjadi kunci terhindar dari korupsi.
"Supaya sistem yang sudah dibangun secara akuntabel, transparan, kemudian didukung dengan personel-personel yang berintegritas, sehingga kita bisa betul-betul menciptakan ekosistem yang antikorupsi," pungkasnya.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
