tirto.id - Pengajuan anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta tahun 2020 tak hanya ditemukan PSI. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah juga menemukannya.
Ima mengatakan ada beberapa komponen anggaran yang tak masuk akal dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Beberapa di antaranya pengadaan pasir Rp52,16 miliar, helm proyek Rp34,27 miliar, cat tembok Rp18,91 miliar, tiner Rp40,1 miliar, cat minyak Rp19,78 miliar, dan kaca bening Rp18,54 miliar.
"Anggaran ini masuknya ke bantuan operasional pendidikan (BOP), yaitu alat peraga sekolah Disdik DKI. Berarti kan bukan untuk rehabilitasi sekolah. Untuk apa coba pasir, cat, tiner seperti ini?" katanya di Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11/2019) siang.
Ima ragu komponen yang ia temukan adalah dummy atau bersifat sementara. Pasalnya, temuan anggaran ganjil tersebut disisir dari draf KUA-PPAS veri terbaru.
Rincian komponen pengajuan anggaran ini ia dapatkan dengan meminta langsung ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta setelah pembahasan dengan Komisi E DPRD DKI.
"Temuan anggaran ini masuk dalam KUA-PPAS yang sudah direvisi menjadi Rp89 triliun. Jadi aku minta yang ter-update. Setelah kami sisir, ketemu ini," katanya.
Pembahasan detail komponen anggaran sebenarnya dilakukan setelah revisi KUA-PPAS disahkan, kemudian lanjut ke pembahasan rancangan APBD (RAPBD). Tapi, kata Ima, DPRD perlu mencermati komponen secepatnya karena ada ratusan ribu komponen yang harus diteliti. Terlebih, APBD sudah mesti disahkan pada akhir November sebagaimana instruksi pemerintah pusat.
Tujuannya agar tak ada anggaran ganjil yang berpotensi lolos dari pembahasan.
"Memang dibahasnya ketika RAPBD, cuma ini kan dikasih ke kita dulu dong. Masak mereka sudah bikin kegiatan tapi belum ada komponennya. Kan enggak mungkin," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
