tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan turun tangan menindaklanjuti kejanggalan rancanan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 DKI Jakarta. Rancangan anggaran DKI menjadi polemik lantaran nilai belanja untuk lem aibon dan bolpoin dinilai berlebihan.
Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki kualitas APBD yang saat ini tengah jadi sorotan masyarakat.
“Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemendagri dalam meningkatkan kualitas dari APBD,” ucap Sri Mulyani kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jumat (1/11/2019).
Sri Mulyani enggan membeberkan detail langkahnya ke depan. Namun, ia bilang akan berkoordinasi terlebih dahulu.
“Berbagai hal nanti akan kita koordinasikan bersama,” ucap dia.
Polemik APBD DKI Jakarta bermula dari adanya temuan kejanggalan rencana pengadaan lem Aibon yang mencapai Rp82,8 miliar. Selain itu, ada juga pengadaan bolpoin yang dinilai aneh karena nilainya mencapai Rp124 miliar.
Kejanggalan ini ditemukan pada anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Media sosial pun ikut diramaikan usai tangkapan layar laman apbd.jakarta.go.id dirilis ke publik melalui akun-akun Twitter hingga Instagram.
Selain lem Aibon dan bolpoin, kejanggalan lainnya ditemukan dari pengadaan 7.313 unit komputer oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nilainya menyentuh Rp15 juta per unit dan total pengadaan mencapai Rp121,2 miliar.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun meminta pos-pos anggaran itu dievaluasi. Ia mengklaim telah mengeluarkan permintaan ini jauh sebelum kejanggalan anggaran ini ramai.
"Sebenarnya itu yang saya panggil [jajaran bawahan] dua minggu yang lalu, jadi cuma saya memang tidak mengumumkan karena memang itu untuk review internal," kata Anies Rabu (30/10/2019).
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
