tirto.id - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka akses publik terhadap Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI.
Wibi menilai pembukaan akses tersebut bisa meredam polemik yang berkembang di masyarakat. Ia mengklaim fraksi Nasdem sudah meminta kepada Anies secara langsung untuk membuka rancangan anggaran DKI tersebut.
"Komponennya dipublikasikan saja, ini era keterbukaan. Sekarang ini masyarakat sudah amat kritis. Bilamana tidak, akan jadi pertanyaan ada apa dibalik ini," kata Wibi di DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Wibi juga mengklaim pernah bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal keterbukaan anggaran yang belum final. Menurut dia, Kemendagri menyatakan hal itu menjadi hak dari masing-masing daerah.
"Waktu Bimtek Kemendagri di Bandung, kepada staf Kemendagri saya bertanya, apa ada kewajiban mempublikasikan rancangan KUA-PPAS? Dijelaskan, tidak ada kewajiban. Tidak ada daya paksa. Tapi ketika KUA-PPAS memang wajib dibuka," kata Wibi.
Wibi menilai Jakarta adalah role model bagi daerah lain. Oleh karena itu KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta perlu dibuka ke publik sebagai bentun trasnparansi.
"Karena Jakarta bukan milik semua orang Jakarta. Buka saja semuanya seterang-terangnya. Agar tidak jadi preseden buruk," kata dia.
Pada Rabu (30/10/2019), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan belum akan membuka atau mengunggah rancangan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta pada laman apbd.jakarta.go.id.
“Justru karena ada masalah masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta.
Anies memastikan anggaran kegiatan akan dipublikasikan saat Pemprov DKI Jakarta dan DPRD rampung membahas rancangan APBD 2020.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan
