tirto.id - DPRD DKI Jakarta menyepakati kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,1 triliun.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, berujar, kesepakatan dicapai usai pihak legislatif Jakarta membahas program yang tertuang dalam KUA-PPAS itu bersama Pemprov DKI Jakarta. Rp91,1 triliun ini terdiri atas rancangan awal Rp 84,32 triliun dan penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer Rp 6,8 triliun.
"Plafon [KUA-PPAS] kita Rp91 triliun lebih, ini ada perubahan karena ada dana bagi hasil dari pemerintah pusat sehingga tambahan nilai ini harus masuk," katanya dalam keterangan yang diterima, Selasa (29/10/2024).
Menurut dia, DPRD DKI Jakarta akan melakukan penandatangan nota kesepakatan bersama dengan Pemprov DKI pada 1 November 2024. Kemudian, DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat terkait pembahasan belanja rancangan APBD (R-APBD) DKI Jakarta 2025 secara detail.
Pembahasan mendetail soal belanja R-APBD DKI 2025 akan dilakukan lima komisi pihak legislatif Jakarta. Khoirudin menambahkan, rincian R-APBD RKI 2025 nantinya masih ditambah maupun dikurangi dalam rapat bersama komisi.
"Dalam rapat [mengenai belanja R-APBD] ini, para pimpinan Komisi sebelumnya juga menyampaikan rekomendasi terkait hasil konsultasi yang diselenggarakan pada pekan lalu," tutur Khoirudin.
Untuk diketahui, APBD DKI 2025 naik Rp9,4 triliun bila dibandingkan dengan APBD DKI 2024 yang mencapai Rp81,7 triliun.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan, sejumlah program prioritas bakal dituangkan dalam APBD DKI 2025. Salah satu di antaranya, yakni program biaya sekolah gratis.
"Pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta dengan anggaran Rp1,1 triliun. Diharapkan program tersebut dapat terealisasi pada tahun ajaran 2025," ucapnya.
Selain program sekolah gratis, fokus dalam penyusunan APBD 2025 adalah penanganan banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah. Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat juga tak luput dari penyusunan anggaran tahun 2025.
“Ada banjir, pengurangan kemacetan, mengenai sampah dan ada satu dari Kementerian Keuangan, yaitu makan siang gratis,” ucap Ima.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
