tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons isu beredarnya anggaran-anggaran dengan nominal puluhan miliar rupiah dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, seperti lem Aibon hingga bolpoin.
Anies mengaku telah berbicara kepada jajarannya untuk memeriksa anggaran yang aneh dan bernilai besar tersebut. Kendati demikian, ia mengaku tidak mengumumkan kejanggalan tersebut ke publik.
"Sebenarnya itu yang saya panggil [jajaran bawahan] dua minggu yang lalu, jadi cuma saya memang tidak mengumumkan karena memang itu untuk review internal," kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu sore (30/10/2019).
Ia menilai terdapat kesalahan pada sistem e-budgeting yang tidak bisa memverifikasi dan melakukan pengecekan secara otomatis, sehingga harus tetap diperiksa secara manual.
"Ada problem sistem, sistemnya digital tapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, dia bisa melakukan verifikasi, dia bisa menguji. Nah, ini sistemnya digital tapi sistemnya masih manual," lanjut Anies.
Anies menilai persoalan tersebut hampir muncul setiap tahun. Dia menilai kemunculan persoalan itu juga karena kesalahan pada sistem e-budgeting buatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama yang masih mengandalkan manusia saat pengecekan. Hal tersebut sudah terjadi selama bertahun-tahun.
Oleh karena itu, lanjut Anies, sistem e-budgeting yang dibutuhkan itu harus bisa melakukan pengecekan dan verifikasi secara otomatis, sehingga jika terdapat anggaran-anggaran yang tidak logis dan tidak proporsional dapat ditolak secara otomatis juga.
"Tidak mungkin beli Aibon Rp82 miliar. Saya tuh menemukan beli rotring [bolpen] Rp53 miliar. Kemudian ATK sampe Rp1,6 triliun. Jadi itu sudah kita temukan, itu akan dikoreksi dan ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia," jelas Anies.
Ke depannya, lanjut Anies, dirinya tak akan meninggalkan sistem e-budgeting dengan manual kepada gubernur setelah dirinya. Untuk itu, ia menganggap sistem e-budgeting saat ini adalah warisan yang ia terima, dan perlu diperbaiki.
"PR ini. Karena saya terima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggal kan sistemi ini untuk gubernur berikutnya agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami," ujarnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Ringkang Gumiwang
