tirto.id - Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta telah mengirim surat rekomendasi pada pimpinan DPRD terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana. Setelahnya, pimpinan dewan yang akan memutuskan apakah William bersalah atau tidak.
Ketua BK DPRD DKI Jakarta, Achmad Nawawi, menjelaskan bahwa William dinilai tak proposional untuk mengunggah anggaran janggal ke media sosial karena ia anggota Komisi A. Padahal yang diunggahnya terkait Komisi E.
"Toh, orang PSI kan ada yang di Komisi E bahkan Wakil Ketua Komisi-nya kan orang PSI. Kenapa harus William [yang mengunggah ke media sosial]?" Jelas Nawawi saat dihubungi, Kamis (28/11/2019) malam.
Usai mengklarifikasi dengan William dan rapat dengan anggota, Badan Kehormatan seoakat memutuskan bahwa ada kekeliruan dengan yang dilakukan William.
"Ada kekeliruan kecil karena [William] dianggap tidak proposional aja mungkin.
Laporan yang kami buat seperti itu. Soal nanti sanksinya dalam bentuk apa itu teguran, tertulis atau lisan itu urusan pimpinan [DPRD]," kata Nawawi.
Meski demikian, Nawawi mengapresiasi kritik yang dilakukan William. Terlebih anggota dewan diwajibkan kritis bila ada kebijakan Gubernur yang tidak pro rakyat atau boros.
Namun, katanya, William harus menyadari bahwa anggota legislatif di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota tidak seperti DPR pusat.
"Kalau anggota DPR pusat kan berseberangan dengan anggota pusat, tapi kalau DPRD kan engga. Setelah dilantik Gubernur/walikota/bupatinya, maka semuanya menjadi mitra sejajar sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Menurut Nawawi, selama proses klarifikasi William bersikap kooperatif terhadap anggota badan kehormatan. Ia juga menjelaskan kronologi lengkap dari sebelum hingga mengunggah anggaran ke media sosial.
William mengunggah anggaran itu karena sudah empat kali bersurat ke Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta namun tak berbalas. Akhirnya ia mengunggah anggaran itu ke media sosial atas dasar transparansi dan sudah mendapat persetujuan fraksi PSI.
"Iya, saya pikir bagus. Saya juga senang, jangan sampai kecolongan. Kalau kecolongan nanti disalahkan semua," katanya.
Atas apa yang dilakukan William, Nawawi memperkirakan pimpinan dewan hanya memberi sanksi teguran tertulis pada anggota dewan termuda di Jakarta itu.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
