tirto.id - “Itu bukan hanya tidak benar, tapi mengarang. Jadi, saya enggak mau komentarin.”
Kalimat tersebut diucapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat mengunjungi lokasi terdampak banjir di Rusun Lokbin Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta, Jumat (3/1/2020). Anies sedang menjawab wartawan yang meminta respons terkait asumsi bahwa ongkos pelaksanaan seri balapan Formula E di Jakarta diperoleh–salah satunya–dari pemangkasan anggaran pencegahan banjir.
Peristiwa banjir yang merendam sebagian besar kawasan ibu kota awal Januari 2020 bikin anggaran Formula E ramai dibahas lagi di linimasa Twitter. Tak cuma warganet, sorotan juga datang dari sejumlah anggota DPRD DKI.
Politikus PSI, Justin Adrian misal, mengkritik acara ini dengan mengutip data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal 44 tanggul rusak di Jabodetabek yang ditengarai jadi pemicu banjir besar. Belum lagi pembelian lahan untuk normalisasi yang masih kurang, atau penanganan terhadap 76 pompa serta 11 pintu air di DKI yang mengalami kerusakan. Anggaran yang totalnya melampaui alokasi duit untuk pembangunan LRT juga tak luput ia sorot.
“Dari awal, kami menolak karena manfaat acara ini tidak jelas. Jika masih mengeyel juga, maka jelas sekali bahwa Pemprov DKI memang tidak punya prioritas yang jelas.”
Anies, di sisi lain, membantah segala argumen tersebut. Selain menampik anggaran Formula E berkorelasi dengan duit pencegahan banjir, ia tak setuju pandangan yang mengatakan manfaat formula E tidak jelas.
Menurutnya perhelatan Formula E punya dampak penting menyosialisasikan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Apalagi Pemerintah Pusat sejak Agustus 2019 telah mengesahkan Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
Anies juga berkata ajang yang diikuti 24 pembalap dari 12 tim ini bakal menggerakkan roda perekonomian dan pariwisata ibu kota. Perkataan tersebut diamini PT Jakarta Propertindo.
JakPro mengklaim dalam sehari balapan pendapatan riil Formula E bisa menghasilkan pemasukan dari tiket hingga sponsor senilai Rp48 miliar. Ditambah dengan dampak ekonomi dari hotel dan pariwisata (diprediksi menyentuh Rp536 miliar), dalam proposalnya mereka mengklaim perhelatan Formula E 2020 bisa menghasilkan keuntungan Rp240 miliar.
Itu belum ditambah nilai promosi dari seri Formula E Jakarta, yang mereka sebut tak bisa dihitung dengan jari. Total ada stasiun televisi dari 140 negara rencananya bakal menayangkan langsung Jakarta E-Prix 2020.
Direktur Utama JakPro, Dwi Wahyu Daryoto mengklaim telah melakukan kerja sama survei dengan berbagai pihak, termasuk konsultan dari Bank Indonesia (BI) untuk mengukur dampak ekonomi Formula E di Jakarta. Hasilnya dalam sehari Formula E diperkirakan mampu menggerakkan GDP hingga 0,02 persen.
Hanya saja, Dwi tak mau menanggapi jika masih ada orang yang ragu dari nilai-nilai di atas, sebab pada akhirnya tak dapat dipungkiri nominal yang harus dikeluarkan untuk menghelat balapan tidaklah kecil.
"Saya enggak mau bahas ke situ [pro-kontra]. Pokoknya yang penting kami komitmennya menjalankan tugas sesuai amanat [Pemprov DKI].
Biaya Komitmen Dikelola FEO
Dibanding sebagian ajang balapan internasional, ongkos Formula E memang fantastis. Untuk commitment fee (biaya komitmen) saja, duit yang harus dikucurkan tuan rumah (24 juta dolar AS) setara tiga kali lipat dari biaya komitmen tuan rumah MotoGP (7-9 juta dolar AS).
Dalam kasus DKI Jakarta, sesuai yang tercantum di APBD-P 2019 biaya komitmen seri balapan 2020/2021 mencapai Rp360 miliar. Sementara di APBD 2020, sudah dianggarkan lagi angka pembayaran biaya komitmen seri 2021/2002 senilai Rp396 miliar. Artinya biaya komitmen yang sudah dibayarkan untuk dua musim pertama seri Formula E di Jakarta menyentuh Rp756 miliar.
Pada laman APBD DKI nilai tersebut tercatat sebagai pagu Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta. Namun menariknya, Dispora justru tidak bisa memberi rincian spesifik penggunaan biaya komitmen tersebut.
"Itu semacam untuk bayar lisensi. Detailnya lebih baik ditanyakan ke penyelenggara acara [JakPro] saja, karena mereka yang terlibat langsung,” ujar Seksi Kerja Sama Bidang Keolahragaan Dispora Jakarta, Tomi Ari Sadewo saat kami konfirmasi Rabu (12/2/2020).
Dwi Wahyu Daryoto mewakili JakPro lantas menjelaskan biaya komitmen bukan sesuatu yang dikeluarkan untuk membayar lisensi saja, tapi juga dipakai Formula E Operations Limited (FEO) untuk mengongkosi pembangunan beberapa fasilitas tambahan (di luar yang dibangun JakPro).
“Commitment fee tak hanya mendapat hak hosting [tuan rumah], tetapi juga konstruksi.”
Infrastruktur dan biaya yang sekaligus dikover oleh biaya komitmen ini seperti paddock, tambahan tribun, penambahan fasilitas IT, sampai biaya desain sirkuit. Desain sendiri dikerjakan oleh Hermann Tilke di bawah supervisi FEO.
Sayangnya, saat diminta perincian soal berapa porsi anggaran tersebut, Dwi enggan bercerita rinci.
"Itu nanti detail sekali."
Dinas Kebagian Agenda Pendukung
Penyelenggaraan Formula E juga bakal disokong tiga dinas. Dispora, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Meski porsi anggaran ketiga lembaga tak sebesar biaya komitmen Dispora, namun angkanya juga tidak bisa dibilang kecil.
Dinas Perhubungan misal, dianggarkan mendapat suntikan APBD sekitar Rp22 miliar untuk program Penyediaan Dukungan Terhadap Formula E. Sebagian besar dari alokasi anggaran tersebut dipakai membeli rambu darat, yakni sekitar Rp21,65 miliar. Kemudian sisanya digunakan untuk program Parade Jakarta Ramah Bersepeda (Rp200 juta) dan menyewa truk untuk dukungan Formula E (Rp80 juta).
Lain lagi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf). Lembaga yang merupakan transformasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) ini bakal mendapat kucuran dana sekitar Rp15 miliar untuk program Penyediaan Dukungan Terhadap Formula E.
Sebagian besar dana tersebut, Rp7 miliar, bakal terpakai untuk pendirian Festival Panggung Hiburan Rakyat. Panggung ini rencananya bakal didirikan di salah satu titik sekitar Monas pada hari balapan, meski titik yang dimaksud belum ditentukan. Biaya festival ini sudah termasuk ongkos untuk mengundang musisi dan pengisi acara.
Alokasi terbesar kedua, Rp3,2 miliar, dipakai untuk melakukan acara roadshow di tujuh lokasi. Kepala Disparekraf, Cucu Ahmad Kurnia, mengatakan roadshow ini nantinya bakal diklasifikasikan menjadi dua, di pusat perbelanjaan dan di kampus.
“Total akan ada lima mall dan dua kampus yang jadi sasaran kami,” ucapnya kepada Tirto, Senin (10/2/2020).
Adapun sisa anggaran lain masing-masing terpakai untuk kegiatan GameZone Festival (Rp2,7 miliar), belanja perlengkapan (Rp1,2 miliar), serta pembuatan materi publikasi (Rp620 juta).
“Prinsipnya kami menyuport saja, kalau kegiatan yang punya hubungan lebih erat ke Formula E mungkin masuknya lebih ke Dispora,” sambung Cucu.
Dispora sendiri, sebagaimana data APBD mendapat kucuran duit Rp3 miliar untuk menggelar enam pra-acara Formula E. Seksi Kerjasama Olahraga Dispora, Tomi Ari Sadewo berujar sebenarnya ada sembilan acara yang bakal dihelat Dispora. Namun, tiga yang lain tidak menggunakan dana APBD.
Ketiga kegiatan yang tak tercantum dalam APBD adalah acara lari Fun Race (sudah terlaksana 22 Desember 2019), Women 10K (bakal dihelat 8 Maret 2020), dan Jakarta Criterium.
Sedangkan enam kegiatan yang masuk pagu APBD adalah Jakarta Formula E Route Relay (Rp647 juta), Electric Gokart Championship (Rp579 juta), Kompetisi Desain Kendaraan Listrik (Rp570 juta), Simulasi E-Sport (Rp465 juta), Mini Drag Moto Electric (Rp443 juta) dan Fun Electric Bike (Rp294 juta).
"Semuanya merupakan kegiatan yang bukan saja untuk mempromosikan balapan, tapi juga menggalakkan budaya olahraga karena bagaimana pun kami kan Dispora," jelas Tomi.
'Kue Terbesar' JakPro
Nominal-nominal di atas baru yang ada di APBD. Belum termasuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk JakPro yang menyentuh Rp767 miliar.
Dwi Wahyu Daryoto menyebut nantinya duit yang terbuang tidak akan sebesar itu, sebab dari nominal tersebut Rp423 miliar di antaranya bakal digunakan untuk bank garansi alias jaminan bank.
“Ini yang mungkin perlu diklarifikasi bahwa beredar biaya mahal segala macam, tapi enggak. Itu termasuk bank garansi, dalam suatu bussines to bussines, itu wajar,” jelasnya.
Adapun sisa angka di luar bank garansi, berkisar Rp344 miliar baru bisa dikatakan sebagai total biaya pelaksanaan. Porsi terbesar dari biaya pelaksanaan ini, yakni sekitar Rp166,5 miliar (48 persen) terpakai untuk konstruksi awal trek.
Konstruksi awal meliputi pembelian material (Rp77,17 miliar) berupa sistem 4CT, impact absorber TecPro, pagar penonton, dan material lain. Kemudian sisanya (Rp89 miliar) dipakai untuk biaya dan operasional pembangunan, termasuk pengaspalan.
Porsi biaya pelaksanaan lain meliputi persiapan jelang balapan senilai Rp72,2 miliar (21 persen), administrasi senilai Rp67,5 miliar (20 persen), organisasi acara senilai Rp25,5 miliar (7 persen), serta pemasaran dan biaya lain sebesar Rp23,7 miliar (4 persen).
Menyoal anggaran buncit tersebut, Dwi berharap masyarakat memanadngnya dengan lebih bijak. Soal perbaikan jalan misal, menurutnya ini sekaligus menjadi bentuk investasi infrastruktur publik.
“Jadi semisal jalan itu bisa bertahan lima tahun, terus menelan biaya seribu rupiah, yang dilihat jangan seribunya. Memandangnya harus 200 rupiah per tahun,” jelasnya.
Sedangkan terkait dinding pembatas, Dwi mengatakan peralatan itu nantinya juga bakal jadi inventaris JakPro selaku BUMD miliki Pemprov DKI.
“Tidak menutup kemukinan nanti misal dari IMI atau yang lain butuh, terus menyewa dari kami. Kan, otomatis kita juga akan diuntungkan dari biaya sewa itu,” tandasnya.
Penulis: Herdanang Ahmad Fauzan
Editor: Mawa Kresna
