PSI Usul Duit Formula E untuk Antisipasi Banjir Saja

tirto.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian, mendukung sikap Sekretariat Negara selaku Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang tidak mengizinkan Formula E menggunakan kawasan Monas. Ia lantas meminta anggaran untuk ajang balap jet darat itu dialihkan ke pos lain yang lebih penting: penanganan banjir.

“Awal tahun baru 2020 Jakarta mengalami banjir besar, padahal cuma hujan sehari. Seharusnya antisipasi banjir menjadi prioritas utama Pemprov DKI, bukan Formula E. Rakyat Jakarta kebanjiran, tapi gubernurnya malah bikin acara balapan mobil,” kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis (6/2/2020).

Formula E Jakarta rencananya diselenggarakan pada 6 Juni 2020. Pemprov DKI mengajukan anggaran mencapai sekitar Rp1,6 triliun agar acara ini terselenggara dengan sukses.

Ada anggaran Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E, kemudian Rp934 miliar dana penyelenggaraan yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI, lalu Rp305,2 miliar biaya penyelenggaraan Jakpro.

Uang itu, katanya, bisa dialihkan ke tiga program utama antisipasi banjir: perbaikan tanggul dan pompa, serta normalisasi sungai.

Justin mengutip Kementerian PUPR yang menyebut ada 44 tanggul rusak di Jabodetabek. Salah satunya ada di Kramat Jati, Jakarta Timur yang sudah diperbaiki secara swadaya. “Saking lambatnya Pemprov DKI, warga sampai memperbaiki tanggul sendiri. Uang dan materialnya dari warga semua, Rp 20 juta.”

Untuk normalisasi, Justin menegaskan bahwa pada tahun lalu anggaran pembelian lahan dibatalkan dengan alasan defisit, dan karenanya program ini terhambat. “Kalau beneran defisit, mengapa malah bikin Formula E?”

Terakhir perkara pompa yang rusak. “Dinas Sumber Daya Air bilang ada 76 pompa yang rusak. Kementerian PUPR bilang ada 11 pintu air rusak. Duit Formula E bisa dipakai untuk perbaikan itu semua dan masih sisa banyak,” katanya.

Pada akhirnya Justin meminta Pemprov DKI tak ngotot setelah usul mereka ditolak pusat.

Pemprov DKI bisa saja pakai jalan biasa, tapi Justin pun tak sepakat karena itu akan menyebabkan macet akut.

“Dari awal, kami menolak karena manfaat acara ini tidak jelas. Jika masih mengeyel juga, maka jelas sekali bahwa Pemprov DKI memang tidak punya prioritas yang jelas,” ucapnya.