tirto.id - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung, mengatakan dirinya akan segera mengeluarkan penetapan lokasi (penlok) proyek normalisasi Sungai Ciliwung setelah Lebaran 2025.
Pramono menyebut, proyek normalisasi sungai ini menjadi salah satu solusi penyelesaian permasalahan banjir di Jakarta dalam jangka waktu menengah.
“Untuk normalisasi [sungai] Ciliwung, yang jangka menengah, kami sudah siap. Setelah lebaran saya akan keluarkan penloknya untuk Ciliwung,” kata Pramono di Balai Warga Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025).
Pramono berharap penanganan banjir di Jakarta akan lebih mudah karena sungai sudah lebih tertata dengan dikeluarkannya penlok proyek normalisasi Sungai Ciliwung itu.
“Maka dengan demikian, mudah-mudahan dengan penanganan yang sudah dikoordinasikan ini, akan menjadi lebih tertata, lebih baik dalam penanganan banjir,” ucap Pramono.
Pramono juga bersyukur Jakarta menjadi bagian dari wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengendalian banjir yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
“PSN-nya, kan, sudah ada, dan Jakarta termasuk yang ada di dalamnya. Jadi PSN buat Jakarta. Tentunya Kami berterima kasih,” tutur Pramono.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berujar pihaknya telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung segmen Pengadegan-Rawajati. Berdasarkan catatan, lahan yang akan dibebaskan seluas 11 hektare dengan panjang 16 kilometer.
Nusron menyebut, tahapan pembebasan lahan ini dapat rampung pada Mei 2025 mendatang. Dengan demikian, proyek normalisasi Sungai Ciliwung ditargetkan rampung pada 2026.
“Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya [pembebasan lahan]. Setelah penetapan lokasi pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025," ucap Nusron dalam keterangan yang diterima, Jumat (14/3/2025).
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menargetkan normalisasi dapat berlangsung tanpa kendala dari sisi teknis maupun administrasi. Pemerintah Pusat dan Pemprov Jakarta fokus mempercepat pembebasan lahan.
“Sungai Ciliwung memiliki peran besar dalam sistem drainase Jakarta. Oleh karena itu, normalisasi ini bukan hanya untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal," ucap Dody.
Di satu sisi, pernyataan Nusron dan Dody bertolak belakang dengan pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta, Hendri. Menurut Hendri, masih ada warga yang menolak digusur untuk pembebasan lahan tersebut.
"Dalam proses pembuatan penetapan lokasi, masih ada warga yang menolak atau tidak sepakat dengan rencana normalisasi. Mereka tidak ingin tanahnya dibebaskan," ungkapnya kepada awak media, Minggu (9/3/2025).
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
