Menuju konten utama

Motif Politik dan Ancaman Jakarta E-Prix Bernasib Seperti Montreal

Hingga kini tidak ada publikasi resmi soal siapa saja 30 orang yang terlibat dala struktur OC Formula E Jakarta 2020.

Motif Politik dan Ancaman Jakarta E-Prix Bernasib Seperti Montreal
Ilustrasi Formula E. tirto.id/Lugas

tirto.id - Bagi PT Jakarta Propertindo (JakPro) menangani pembangunan infrastruktur publik adalah kegiatan sehari-hari. LRT Jakarta, fasilitas penunjang Asian Games 2018, hingga pengembangan kawasan modern Pluit dan Pulo Mas adalah sederet portofolio yang menunjukkan rekam jejak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) peraih penghargaan Indonesian Living Legend Companies 2018 ini.

Namun menjadi panitia kegiatan olahraga internasional adalah perkara lain. Musabab itu, penunjukan JakPro sebagai Komite Pelaksana alias Organizing Committee (OC) Formula E 2020 bikin sebagian kalangan mengernyitkan dahi.

Penugasan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 83 Tahun 2019 dan Pasal 2 ayat (1) Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 2019 yang ditandatangani langsung Gubernur Anies Baswedan, 2 September 2019. Secara spesifik tertulis mandat kepada JakPro sebagai “penyelenggara keseluruhan rangkaian kegiatan Formula E Tahun 2020.”

Dalam ayat (2) pasal yang sama disebutkan JakPro juga ditugasi melakukan koordinasi dengan berbagai dinas dan lembaga pemerintahan. Daftar lembaga ini tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1513 tahun 2019 tentang Panitia Pendukung Penyelenggara Formula E 2020.

Peran yang lebih besar kemudian memicu dua hal.

Pertama, alokasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) JakPro untuk Formula E ikut membengkak. Dalam proposal yang mereka ajukan, selain biaya konstruksi ada pula anggaran untuk organisasi acara (Rp25,5 miliar) serta pemasaran dan biaya lain (Rp67,5 miliar).

Jika ditotal dengan ongkos pembangunan sirkuit, biaya pelaksanaan menjadi Rp344 miliar. Angka ini lebih banyak dari proyeksi awal tahun lalu yang diperkirakan berada di kisaran Rp305,2 miliar.

Kedua, aturan-aturan di atas membuat JakPro mau tak mau membentuk unit usaha baru bernama Komite Penyelenggara alias Organizing Committee (OC) Formula E 2020. Unit usaha inilah yang kemudian dicanangkan sebagai tangan kanan JakPro dalam menyiapkan pelaksanaan Formula E.

Di atas kertas kehadiran OC memang diperlukan. Unit usaha ini adalah penyeimbang agar faktor penugasan sebagai pelaksana acara tidak menghambat kewajiban utama JakPro: menyiapkan sirkuit.

Sayangnya, sejauh ini keberadaan OC masih kurang ditopang satu hal penting: transparansi soal struktur keorganisasian.

Tertutup dan Saling Lempar

Sebagian dari para OC ini tidak hafal satu sama lain. Saat kami konfirmasi terkait struktur keorganisasian mereka, yang ada justru saling lempar bola panas.

“Terus terang saya tidak tahu kalau soal siapa-siapa saja. JakPro yang tahu, ditanyakan ke mereka saja karena saya pun yang merekrut mereka,” ujar Direktur Komunikasi OC Formula E, Dhimam Abror saat kami konfirmasi, Selasa (18/02/2020).

Jawaban Dhimam tak beda jauh dari anggota tim komunikasi lain, Hilbram Dunar. “OC ini adalah unit usahanya JakPro, jadi, soal itu yang lebih tahu mereka”

Sayangnya, saat kami konfirmasi siapa saja nama-nama yang masuk dalam struktur OC ini, Dwi Wahyu Daryoto selaku Dirut JakPro enggan membocorkan satu per satu. Padahal Dwi sendiri statusnya juga merangkap sebagai Ketua OC. Ia membawahi beberapa bidang kerja seperti sustainibility (kesinambungan), campaign, racing, promosi, teknis, sampai komunikasi.

“Jadi benar bahwa teman-teman OC itu Surat Keterangan (SK) Pengangkatannya yang bikin kami. Pengangkatan oleh kami [JakPro],” ujar Dwi,Kamis (20/2/2020).

Dwi hanya menyebut anggota di divisi-divisi OC telah direkrut bertahap sejak bulan September 2019. Jumlahnya total ada sekitar 30 orang.

“Pokoknya ada banyak, yang jelas perekrutannya bertahap. Sampai sekarang pun kami masih rekrut orang,” tuturnya.

Dwi lantas menyarankan kami agar bertanya kepada Husain Abdullah, pria yang menjabat sebagai penasihat juru bicara OC Formula E. Menurut Dwi Husain lebih pantas menjelaskan karena statusnya sebagai penasihat juru bicara.

Namun, saat kami konfirmasi Husain pun urung memberi jawaban memuaskan. Kamis (20/2/2020) ia beralasan butuh waktu untuk mengabsen satu per satu nama di tim OC.

Kali terakhir memberi jawaban, Senin (24/2/2020) pagi Husain berkata, “saya belum dapat daftarnya dari OC, mohon maaf.”

Politis

Terlepas dari keengganan memberikan data utuh, sebagian sosok yang namanya sudah bocor ke publik sebenarnya punya latar belakang mirip. Kebanyakan dari mereka memiliki korelasi politik dengan Anies.

Dhimam Abror misal, politikus PAN yang menjabat Dirut Komunikasi OC, sebelumnya pernah menjadi juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi semasa Pilpres 2019. Sandiaga Uno, Cawapres yang ia wakili kala itu merupakan bekas Wakil Gubernur yang mendampingi Anies di Balai Kota.

Kemudian Husain sebelumnya pernah jadi juru bicara eks Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak Januari 2019. Kalla adalah adik ipar Aksa Mahmud, bos Bosowa Group. Keluarga Aksa merupakan salah satu pendukung kuat Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 dan Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Husain tak sendirian. Dalam struktur OC ada pula anak kandung Aksa, Sadikin Aksa. Sadikin yang juga berpredikat Ketua Umum Ikatan Motorsport Indonesia (IMI) seharusnya berperan sebagai regulator dalam acara ini. Sebab, IMI merupakan satu-satunya organisasi di Indonesia diakui oleh FIA.

Tugas ini memang ia lakoni. Namun, pada praktiknya tak jarang Sadikin juga nyemplung membantu tugas OC. Dalam sebuah sesi wawancara dengan para wartawan usai media brief di Hotel Novotel Cikini, 14 Februari 2020, Sadikin bahkan sempat bergurau bahwa "persiapan sebagai pelaksana [OC] Formula E cukup menyita waktu saya."

Saat kami konfirmasi fakta bahwa ia banyak terlibat dalam pelaksanaan, Sadikin mengelak. Dia bersikukuh mengklaim kalau statusnya masih sebagai regulator. “Saya bukan termasuk OC. Bisa dibilang, saya dan kami di IMI ini adalah racing committee, RC. Beda ya dengan OC,” tuturnya lewat sambungan telepon, Selasa (18/2/2020).

Klaim tersebut bertentangan dengan ucapan Dwi Wahyu Daryoto yang sempat menyinggung bahwa RC masih merupakan bagian dari OC dan SKnya dikeluarkan JakPro.

“Pak Sadikin masih termasuk dalam OC, meskipun secara posisi agak berbeda karena IMI, istilahnya, merupakan perwakilan FIA juga.”

Namun, Dwi enggan berpolemik soal kerancuan status itu. Lebih lanjut ia juga membantah ada unsur politis dalam keberadaan orang-orang seperti Dhimam dan Husain.

Menurutnya, keberadaan Dhimam dan Husain adalah sesuatu yang wajar karena sudah sesuai bidang keahliannya. Keduanya dianggap Dwi cakap dalam berkomunikasi ke publik.

Dhimam sebelumnya memang sempat malang melintang jadi wartawan. Sedangkan Husain bukan sekali dua kali saja mengawal komunikasi kegiatan penting.

Dwi bahkan menjanjikan di bawah arahan keduanya, tim komunikasi Formula E berencana mengadakan sesi media brief dengan para wartawan setiap pekan.

"Mereka yang kami tunjuk memang kebanyakan dari bidang komunikasi. Bukan untuk mengkonter media, tapi justru untuk menjaga agar komunikasi ke publik tetap berjalan lancar."

Infografik HL Indept Mobil Listrik

Infografik Formula E. tirto.id/Lugas

Potensi Seperti Montreal

Dwi boleh saja berargumen dan punya visi bagus terhadap tim komunikasi Formula E. Namun, fakta bahwa daftar keorganisasian OC saja masih sulit diakses masyarakat awam setidaknya membuktikan bahwa harapan itu masih jauh. Bagaimanapun duit pelaksanaan Formula E salah satunya juga berasal dari APBD serta PMD, publik berhak tahu siapa saja sosok yang mengelola uang mereka.

Apabila transparansi itu tak kunjung diberikan, bukan tak mungkin Jakarta bakal bernasib seperti Montreal, Kanada.

Montreal adalah percontohan kota yang sempat nekad menghelat seri balapan Formula E dengan duit APBD. Keputusan itu diambil eks wali kota mereka, Denis Coderre pada musim kompetisi 2017/2018.

Masalahnya, saat itu Coderre tak membikin kepanitiaan yang transparan. Baru setelah rezim Coderre berakhir, wali kota yang baru, Valerie Plante mendapati kalau wilayahnya mengalami kerugian hingga 50 juta paun. Kerugian ini akibat dari pengelolaan yang amburadul dan kegagalan panitia menggaet sponsor sebagai penyuntik dana tambahan.

Pada akhirnya Plante mengambil langkah membatalkan kontrak dengan FEO dan seri Formula E di Montreal telah ditiadakan sejak tahun lalu.

"Tak peduli berapa pun dana yang harus saya keluarkan untuk membatalkan kesepakatan kontrak ini [menjadi tuan rumah Formula E], saya yakin itu adalah nominal yang layak," ujar Plante.

Dwi Wahyu Daryoto, di sisi lain menolak berandai-andai hal buruk. Soal keuangan, ia masih yakin Jakarta bisa untung, apalagi pada tahun kedua hingga kelima JakPro memprediksi pemasukan akan terus meningkat dan pengeluaran semakin berkurang.

“Dan nanti akan dilakukan audit. Dilakukan pelaporan dengan jelas. Amanat itu akan dilaksanakan JakPro dan OC, sesuai dengan governance yang berlaku bersama,” ujar Dwi di kantornya, Jumat (20/2/2020).

Seperti kata Dwi, JakPro memang telah membuat timeline (kalenderisasi) menyoal kapan mereka menyusun laporan pertanggungjawaban dan kapan mereka siap diaudit. Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab apakah mereka bisa menepati janji.

Baca juga artikel terkait FORMULA E atau tulisan lainnya dari Herdanang Ahmad Fauzan

tirto.id - Politik
Reporter: Herdanang Ahmad Fauzan
Penulis: Herdanang Ahmad Fauzan
Editor: Mawa Kresna