tirto.id - Mendagri Tito Karnavian enggan terlibat dalam polemik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan DPRD Jakarta dalam penyusunan APBD 2020.
Tito beralasan, masalah itu merupakan kewenangan pemda, sehingga Kemendagri tidak akan ikut campur dalam polemik anggaran.
“Saya kan enggak mau intervensi daerah sebelum mereka final. Karena mereka memiliki mekanisme sendiri,” kata Tito saat ditemui di Kemendagri, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Tito juga menerangkan, setiap daerah memiliki kewenangan pembahasan anggaran. Pembahasan terdiri atas perencanaan hingga pemeriksaan Inspektorat.
Kemudian, hasil pemeriksaan dibawa ke DPRD untuk diproses. Setelah selesai pembahasan di DPRD, anggaran diserahkan ke Kemendagri untuk dinilai.
“Kemendagri memiliki kewenangan untuk melihat. Ini apakah menyentuh persoalan tidak? Rasional tidak? Nah saya tentu saja tahapannya masih di tahap provinsi, kami enggak bisa mengintervensi dan paling hanya mengingatkan saja,” ujar Tito.
Beberapa hari terakhir muncul polemik anggaran antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana.
Di antaranya terkait anggaran lem Aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp82 miliar yang kini telah dicoret.
Selain itu, ada anggaran bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Diskominfo dan Statistik.
Mantan Kapolri ini mengingatkan, Kemendagri akan memastikan anggaran daerah bermanfaat bagi masyarakat.
Mereka akan mengarahkan belanja modal demi kepentjngan publik. Ia beralasan, banyak daerah yang daya serapnya baru 60 persen.
“Saya lihat dari minggu lalu, laporan dari Dirjen Keuangan Daerah. Ternyata banyak sekali daerah-daerah. Saya ga katakan Jakarta ya, daerah-daerah yang daya serapnya baru 60-an persen. Padahal ini sudah 2 bulan lagi [akhir tahun],” ujar Tito.
Tito juga berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah dan menggelar seminar untuk sosialisasi visi-misi presiden.
Hal ini dilakukan agar daerah menyesuaikan dengan pembangunan visi-misi presiden. Acara tersebut juga mengundang KPK, BPKP, hingga BPK untuk belanja modal demi masyarakat.
Ia juga mengundang para Menteri Koordinator agar pembangunan daerah sejalan dengan pusat.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
