Indeks Apbd Dki 2020

Dari nilai Rp5,52 triliun, Pemprov DKI hanya merealisasikan penggunannya sekitar 85,27 persen atau Rp4,70 triliun.

Rapat di kawasan puncak Bogor diklaim akibat gedung parlemen DKI yang tak muat.

APBD DKI Jakarta terpangkas hingga Rp43 triliun karena COVID-19.

Hingga kini anggaran Formula E yang hampir mencapai Rp1,6 triliun banyak dipermasalahkan. Untuk apa saja anggaran tersebut?

Anies mengklaim penyerapan APBD 2019 lebih baik dari 2018. Ada peningkatan 7,34 persen.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan Bamus Betawi tidak mendapatkan dana hibah lantaran tidak dibahas dalam RAPBD DKI 2020.

Pemprov DKI mendapat beberapa catatan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).

Evaluasi itu dilakukan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan APBD ke Kemendagri pada Kamis (12/12/2019) pekan lalu.

Plt Kepala Bappeda DKI menilai pergub cukup mendesak sebagai acuan besaran gaji yang akan diterima 50 orang anggota TGUPP tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) 2020 sebesar Rp87,95 triliun.

Pemprov DKI Jakarta memastikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebagaimana diusulkan dalam APBD DKI 2020 sebesar Rp19,8 miliar tidak akan dipangkas, meski jumlah anggota berkurang.

Debat soal TGUPP terjadi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang digelar pada Senin (9/12/2019) sore.

Dinas Pendidikan berkilah bahwa pembuatan lab fisika dan kimia di SMA Pariwisata tersebut untuk sains terapan.

Pimpinan DPRD DKI bersama Anies Baswedan telah menandatangani MoU KUA-PPAS APBD tahun 2020 senilai Rp87,95 triliun.

Realisasi penerimaan pajak di beberapa sektor turut dinaikkan untuk menggenjot penerimaan daerah.

Penyerahan draf RAPBD DKI Jakarta dipastikan molor dari jadwal yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri, yakni 30 November 2019.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan jika RAPBD DKI diserahkan lewat dari 30 November 2019 sudah merupakan "lampu merah" bagi Pemprov DKI Jakarta.

Gerindra meminta PSI tak terlalu genit. Toh ada forum untuk membahas anggaran-anggaran yang janggal.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memperbaiki sistem e-budgeting dan e-planning untuk mendeteksi anggaran yang janggal.

Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta agar usulan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk tenaga ahli atau pendamping kajian pengelolaan sampah ITF di tiga titik, dipangkas.