tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memperbaiki sistem e-budgeting dan e-planning untuk mendeteksi anggaran yang janggal. Langkah ini menanggapi kelalaian atas sejumlah kejanggalan di KUA-PPAS DKI Jakarta.
"Ini ada unsur manusia. Unsur manusianya adalah ada yang mengerjakannya dengan malas, tidak tertib, ada yang mengerjakannya dengan tidak tahu niatnya apa, tapi faktanya datanya salah, Informasinya bukan informasi yang sesungguhnya digunakan," ujar Anies pada Jumat (1/11/2019).
"Tapi sisi lain, ada faktor sistem. Karena perilaku seperti itu bisa dikerjakan di sistem ini. Nah, sistemnya, nanti, bukan saja faktor ini, termasuk faktor security data, partisipasi, termasuk faktor pengujian semua informasi," lanjutnya.
Menanggapi hal itu, Anies menyampaikan Pemprov DKI akan meluncurkan detail terkait pengubahan sistem tersebut.
"Tapi intinya adalah seperti kalau kami memiliki aplikasi, itu selalu mengalami perkembangan. Jadi yang normal saja, bukan mengganti ya. Upgrading," jelas Anies.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan justru menilai langkah yang diambil oleh Anies menunjukkan kepanikannya.
"Menurut saya, ini kepanikan Gubernur dan Pimpinan OPD DKI, menyalahkan sana-sini, termasuk alasan salah input, salah ketik, dan lain-lain, padahal selama dua tahun tidak melakukan apapun untuk perbaikan sistem," ungkap Misbah kepada reporter Tirto pada Minggu (3/11/2019).
"Sistem e-planning dan e-budgeting DKI sebenarnya sudah bagus, tetapi memang butuh pengawasan. Nah, bila Pemprov DKI dari awal lebih transparan, mungkin sentimen publik tidak menyalahkan Gubernur," lanjutnya.
Namun, ungkap Misbah, respons masyarakat tentu malah mempertanyakan transparansi dari Pemprov DKI. "Karena terus ditutup-tutupi, ini yang menjadikan blunder bagi Pemprov, Gubernur dan Pimpinan OPD," ujarnya.
Polemik APBD DKI Jakarta bermula dari adanya temuan kejanggalan rencana pengadaan lem Aibon yang mencapai Rp82,8 miliar. Di samping lem, ada juga nilai pengadaan bolpoin yang dinilai aneh karena nilainya mencapai Rp124 miliar.
Kejanggalan ini ditemukan pada anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Media sosial pun ikut diramaikan usai tangkapan layar laman apbd.jakarta.go.id dirilis ke publik melalui akun-akun Twitter hingga Instagram.
Selain Aibon dan bolpoin, kejanggalan lainnya ditemukan dari pengadaan 7.313 unit komputer oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nilainya menyentuh Rp15 juta per unit dan total pengadaan mencapai Rp121,2 miliar.
Jangan Main-Main dengan Uang Rakyat
Terkait kejanggalan anggaran ini, Misbah menilai Anies harus konsisten antara nama program, kegiatan, sub kegiatan, hingga komponen.
Ia menyebut Anggaran Berbasis Kinerja yang dapat diukur secara input, output, outcome, beneficiaries, dan dampaknya.
"Yang perlu dipastikan oleh Gubernur kepada jajarannya, jangan main-main dengan uang rakyat, ketika melakukan penyusunan KUA PPAS harus serius, sesuai dengan prioritas yang ada di RKPD," tegas Misbah.
Kemudian, Misbah pun menilai bahwa DPRD DKI seharusnya menjadi pihak yang melakukan pengawasan atas proses pembuatan anggaran tersebut.
"Masyarakat juga harus diberi akses untuk melakukan pengawasan, agar dokumen anggaran seperti KUA-PPAS dan APBD nantinya lebih berkualitas, benar-benar mencerminkan kebutuhan warga DKI," ujar Misbah.
Selain itu, anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, menilai cara Anies menyalahkan berbagai pihak, mulai dari bawahannya, hingga sistem, tidaklah elegan.
"Yang pasti ini soal perencanaan kan bukan dilakukan sebulan dua bulan. Sebelum mereka menyampaikan kepada DPRD berupa KUA-PPAS itu kepada kami, pasti kan sudah dipresentasikan kepada pimpinannya dulu," ujar Gembong saat dihubungi pada Jumat (1/11/2019).
"Sekarang akhirnya menyalahkan pihak lain. Kan enggak elegan juga," lanjutnya.
Pihak lain yang dimaksud oleh Gembong merujuk pada para bawahannya.
"Kenapa tidak diperbaiki saja yang menjadi kekurangan, tidak menyalahkan orang lain. Kalau ini dilakukan pak Anies, kan enggak tambah gaduh," pungkasnya.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Maya Saputri
