Indeks Apbd Dki 2020

Rancangan anggaran DKI Jakarta menjadi polemik usai ditemukan kejanggalan pada anggaran pengadaan lem aibon hingga bolpoin.

Kementerian Dalam Negeri akan memastikan APBD 2020 bermanfaat bagi masyarakat.

Gubernur Anies Baswedan akan mengawasi pegawainya agar tidak asal-asalan menginput anggaran dalam KUA-PPAS agar kasus seperti lem Aibon tak terulang.

Anies Baswedan menilai polemik KUA-PPAS 2020 muncul karena kesalahan pada sistem e-budgeting yang dibuat di era Ahok.

Edy Junaedi mundur dari jabatan Kasdisbudpar di tengah ramai isu dana promosi pariwisata menggunakan "influencer" sebesar Rp5 miliar di RAPBD 2020.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI menilai salah satu masalah polemik anggaran muncul karena pengganti Sandiaga Uno sebagai wagub belum ada.

Djarot menilai kesalahan penganggaran bukan pada sistem, melainkan SDM di Pemprov DKI Jakarta yang tak pandai dalam menginput anggaran.

Ahok menilai sistem e-budgeting untuk transparansi dan mencegah korupsi.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan TGUPP seharusnya membantu Anies dan SKPD dalam menyusun RAPBD 2020.

Pengadaan Lem Aibon senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam perencanaan anggaran Pemprov DKI Jakarta menjadi polemik. Sejumlah rencana pengadaan lain di KUA-PPAS untuk R-APBD DKI 2020 juga dinilai janggal.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengatakan, seharusnya dokumen itu tidak dirilis di laman apbd.jakarta.go.id.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mengaku anggaran lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar dalam draf KUA-PPAS 2020 masih dalam tahap penyesuaian.

Jalur sepeda yang akan dibangun pada 2020 disebut akan jadi jalur yang terpoteksi dan lebih aman bagi pesepeda.

Partai Gerindra mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran pembangunan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara pada APBD 2020.

Skema subsidi MRT dalam Pergub 107/2019 membawa konsekuensi membengkaknya anggaran PSO yang perlu digelontorkan Pemprov DKI.