tirto.id - Pemprov DKI Jakarta mengaku kecolongan dengan munculnya rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 ke publik. Sebab, dokumen itu tidak pernah dimuat di situs apbd.jakarta.go.id.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan mengatakan, seharusnya dokumen itu tidak dirilis di laman apbd.jakarta.go.id.
"Pertama saya sampaikan kami tidak pernah meng-upload. Kalau Anda atau ada yang bisa menemukan alamatnya itu, ya saya juga enggak tahu, karena itu masalah ada barangkali ada sistem yang bocor," kata Mahendra di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Sri Mahendra juga mengaku tidak mengetahui perihal terhapusnya dokumen KUA-PPAS beberapa jam setelah ter-upload di situs apbd.jakarta.go.id.
Menurut dia, dokumen KUA-PPAS baru akan ditampilkan secara jelas setelah disetujui oleh seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna.
"Karena yang kami publikasikan adalah hal-hal yang sudah disepakati dan disetujui bersama antara DPRD dengan pemerintah," kata dia.
Dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI, Rabu siang (30/10/2019), Mahendra bahkan menyebut pihaknya sedang menginvestigasi kebocoran KUA-PPAS tersebut.
"Kami sedang investigasi, kenapa yang bisa mendapatkan data itu karena kami belum pernah upload," kata Mahendra.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana, mengaku menemukan banyak anggaran yang aneh dalam KUA-PPAS 2020. Salah satunya mengenai anggaran lem aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp82 miliar.
Selain anggaran lem Aibon tersebut, kata dia, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
