tirto.id - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mempertanyakan kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan yang tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan. Sebab, dalam RAPBD DKI 2020 banyak hal yang kontroversial.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan TGUPP seharusnya membantu Anies dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun RAPBD 2020.
"Hal-hal sepele seperti ini saja tidak bisa dilakukan, alasannya ceroboh terus. Bilangnya salah ketiklah, ini dummy, semakin menunjukkan keamatiran dari pengelolaan administrasi dari Gubernur Anies Baswedan. Jadi untuk apa TGUPP itu ada?" kata William saat ditemui di ruangan kerjanya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Kinerja TGUPP, kata William, perlu dikritisi. Pasalnya, anggaran TGUPP dari Rp19 miliar pada 2019 akan naik jadi Rp26 miliar pada 2020 --kini sudah dipangkas lagi menjadi Rp21 miliar--, sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kinerjanya.
"Bayangkan Rp26 miliar, tetapi kinerjanya seperti ini. Anggaran tidak di-upload, pembahasan data kami baru dikasih hari H, untuk apa TGUPP itu? Kalau kinerja dari Gubernur Anies Baswedan tidak meningkat," kata dia.
Awalnya, PSI menyoroti beberapa komponen RAPBD DKI 2020 dengan nilai yang fantastis, di antaranya kenaikan anggaran untuk TGUPP menjadi Rp21 miliar.
Tak hanya itu, PSI juga menemukan anggaran lem Aibon untuk kebutuhan pendidikan 37.500 orang, dengan harga satuan Rp184.000 untuk 12 bulan atau 1 tahun. Totalnya, untuk anggaran ini, dituliskan sebesar Rp82,8 miliar.
Ada juga, anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) pulpen Disdik DKI Jakarta juga diketahui mencapai nilai yang fantastis, yaitu Rp123,8 miliar. Untuk per buahnya pulpen tersebut dianggarkan Rp105.000, kemudian dikalikan sebanyak 98.322,86 untuk 12 bulan atau satu tahun.
Lalu, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menganggarkan Rp5 miliar untuk pengadaan jasa promosi atau influencer pariwisata di Ibu Kota.
Kemudian, ada juga anggaran pengadaan komputer dengan total Rp121 miliar lebih, dengan rincian harga Rp15 juta per unit komputer dari 7.313 unit yang direncanakan akan dibeli.
Terakhir, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp166,2 miliar untuk pembangunan septic tank komunal.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
