tirto.id - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Arifin, merespons isu beredarnya anggaran-anggaran dengan nominal puluhan miliar rupiah dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, seperti lem Aibon hingga bolpoin.
Selain itu, terdapat beberapa pengajuan anggaran dalam draf KUA-PPAS 2020 yang oleh banyak pihak dirasa ganjil. Misalnya, anggaran pengadaan antivirus dan pembelian database sebesar Rp12 miliar dan anggaran untuk influencer Rp5 miliar.
Arifin menilai salah satu masalahnya polemik anggaran beberapa hari terakhir karena tak adanya Wakil Gubernur (Wagub) pengganti Sandiaga Uno yang memang bertugas mengawasi anggaran.
"Ini kelemahan pengawasan salah satunya tidak adanya Wagub. Wagub itu salah satunya mengawasi anggaran," kata Arifin saat ditemui wartawan Tirto di ruangan rapat Komisi A, Kamis (31/10/2019) sore.
Ia menilai kekosongan Wagub DKI Jakarta berimbas kepada aspek pengawasan anggaran yang menjadi lemah.
Ia menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus segera mengevaluasi seluruh jajaran SKPD-nya hingga ke level paling bawah.
"Iya harus juga [hingga paling bawah]," kata dia.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana sebelumnya mengaku menemukan banyak anggaran yang aneh dalam KUA-PPAS 2020. Salah satunya mengenai anggaran lem aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp82 miliar.
Selain anggaran lem Aibon tersebut, kata dia, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
