tirto.id - Wakil Ketua Komisi A Fraksi Partai Gerindra, Inggard Joshua, menegur anggota komisi dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana karena dinilai telah mengumbar ke publik polemik anggaran KUA-PPAS 2020 dari beberapa SKPD Pemprov DKI Jakarta.
Hal tersebut dikatakan saat rapat pembahasan anggaran Komisi A bersama beberapa SKPD, di DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019) pagi. William juga hadir di rapat itu.
Inggard mengaku sebagai anggota dewan, William seharusnya memiliki harga diri dan tata krama saat menyampaikan aspirasinya. Katanya, menyampaikan aspirasi ke publik diperbolehkan asal setelah dilakukan pembahasan dengan komisi dan SKPD terkait.
"Jangan sampai, artinya kita belum melakukan pembahasan, sudah ramai di koran. Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem, ya, berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar," kata Inggard saat memimpin rapat.
Ia mempermasalahkan perilaku anggota komisinya, William Aditya Sarana, yang terlalu banyak bicara mengenai anggaran ke publik.
"Khususnya pada saudara William, William ini kan baru. Saya berharap, bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di TV, boleh aja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS, yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah, ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat, dan kita bahas nanti," lanjutnya.
Kata Inggard, seluruh anggaran harusnya dibahas saat di dalam rapat agar tidak memunculkan prasangka buruk ketika diumbar ke publik.
Ia mengingatkan William sebagai anggota dewan yang baru dan masih muda agar jangan terlalu memunculkan diri di publik namun tak memiliki arah pandangan yang jelas.
"Kalau bisa kita tuh, eksekutif itu mitra kita, kalau perlu kita ngomong di dalam, jadi enggak ricuh dan bilang enggak pantes ini. Saya ingatkan saudara kecuali, kalau orang lain di luar boleh. Mau LSM yang ngomong silakan," katanya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana, mengaku menemukan banyak anggaran yang aneh dalam KUA-PPAS 2020. Salah satunya mengenai anggaran lem Aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp82 miliar.
Selain anggaran lem Aibon tersebut, kata dia, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
