Jokowi Ingatkan Status WTP Bukan Prestasi, tapi Kewajiban

Jokowi mengingatkan predikat WTP dari BPK adalah keharusan sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola uang rakyat.

Reporter: Irfan Amin

Terbit 8 Jul 2024 12:53 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Presiden Joko Widodo memeriksa pasukan saat menjadi inspektur upacara HUT Ke-78 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (1/7/2024). Dalam pidatonya Presiden menyampaikan bahwa Polri harus semakin lincah, adaptif, memiliki cara pandang strategis, menjadi cooling system dan perekat kebinekaan, profesional serta tidak tebang pilih dalam hal penegakan hukum. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.

tirto.id - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada pemerintah pusat dan daerah bukanlah prestasi. Menurut dia, predikat WTP adalah keharusan sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola uang rakyat.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara,” kata Jokowi dalam pidatonya di acara ‘Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023’ di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).

Jokowi mengingatkan, seluruh penggunaan keuangan yang diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah bahwa penggunaan uang negara tersebut akan diaudit setiap tahun. Oleh karenanya, dana APBN dan APBD tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik,” kata dia.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan beberapa tahun negara-negara, tidak terkecuali Indonesia sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak. Mulai geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, hingga perubahan iklim yang semakin nyata.

“Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan,” kata dia.

Meski demikian, Jokowi merasa bersyukur lantaran kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat stabil. Salah satu indikator ekonomi Indonesia baik adalah kuartal pertumbuhan di atas 5 persen.

“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu di kuartal I-2024, tumbuh 5,11 persen,” kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan mengapa inflasi tetap terjaga. Dia menjelaskan hal itu lantaran Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri selalu bertemu dengan para kepala daerah pada awal pekan.

“Inflasi tetap terjaga karena BI dan kementerian dalam negeri setiap Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah," kata Jokowi.