Indeks Wtp

Jokowi mengingatkan predikat WTP dari BPK adalah keharusan sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola uang rakyat.

Selain menyampaikan sederet prestasi, Ketua MA juga menerangkan sejumlah capaian kinerja tahun 2023, salah satunya bidang penataan regulasi.

Presiden Jokowi  mengingatkan kepada jajaran menterinya agar uang rakyat  digunakan untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Polri telah memperoleh WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut, sejak 2013-2019. 

Kemenkumham meraih opini WTP selama 4 kali berturut-turut dan telah meraih sebanyak 6 kali secara keseluruhan.

Anggota 1 BPK Agung Firman mengatakan opini WTP itu berhak diterima Kemenhan lantaran berbagai aspek yakni kerja keras, keterbukaan, dan komitmen para pejabat tingginya.

Dari 87 laporan keuangan, yang terdiri 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), hampir semuanya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Lima kementerian/lembaga yakni KPK, KPU, PUPR dan Kemenpora gagal mendapatkan opini WTP 2018, dan hanya mendapatkan WDP.

BPK memberikan Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018, namun tidak 100 persen.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun anggaran 2018.

Sebanyak enam LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberikan kepada dua LKKL.

Sandiaga ditugaskan Gubernur Anies Baswedan untuk memimpin sejumlah proyek agar lolos dengan hasil laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2017 berupa WTP.

Opini WTP yang disematkan oleh BPK terhadap laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah tak jadi jaminan organisasi bersangkutan bersih dari penyimpangan.

Praktik suap untuk mendapatkan predikat “kinclong” BPK ini dinilai dapat menjatuhkan kredibilitas kementerian dan lembaga negara yang selama ini diukur, salah satunya dari hasil audit BPK tersebut.