Menpan RB Sebut WTP Bukan Prestasi Membanggakan

Reporter: Alexander Haryanto - 21 Maret 2016
tirto.id - [caption id="attachment_44314" align="alignnone" width="1200"]
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memeriksa sejumlah dokumen di ruang kerjanya di Kementerian PAN dan RB di Jakarta, Jumat (22/5). Menurut politikus Partai Hanura tersebut dirinya akan dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik oleh Universitas Nasional (UNAS) pada Sabtu (23/5) di Jakarta. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Rei/Spt/15.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memeriksa sejumlah dokumen di ruang kerjanya di Kementerian PAN dan RB di Jakarta, Jumat (22/5). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf[/caption]

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan pemerintah saat ini tidak melihat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai prestasi sebuah daerah.

"Pemerintah saat ini sudah merubah paradigma, tidak lagi melihat WTP sebagai prestasi, tetapi sebuah kewajiban untuk melaporkan dengan baik dan menggunakan dengan baik," katanya di sela-sela membuka Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Forkompanda-RB) di Banda Aceh, Senin (21/3/2016).

Yuddy Chrisnandi juga menegaskan, pemerintah daerah yang sudah meraih predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bukanlah sebuah prestasi yang mesti dibanggakan.

"Predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan merupakan kewajiban yang harus dicapai oleh setiap pemerintah provinsi dan daerah," katanya.

Untuk itu, mantan anggota DPR pada periode 2004–2009 dari Partai Golongan Karya ini meminta seluruh pemerintah daerah khususnya di Aceh dan seluruh Indonesia untuk menggunakan dan melaporkan anggaran dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Tidak hanya itu, pria kelahiran Bandung ini pun mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Aceh untuk terus memperbaiki sistim penganggaran, penggunaan, dan pelaporan anggaran sehingga mampu meraih predikat WTP.

"Mereka yang masih punya catatan harus memperbaiki agar seluruhnya meraih WTP yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Sekda Aceh Dermawan, Kapolda Aceh Irjen Pol. Husein Hamidi, dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Luczisman Rudy Polandi. (ANT)


Baca juga artikel terkait ACEH atau tulisan menarik lainnya
(tirto.id - )

Reporter: Alexander Haryanto

DarkLight