Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menuturkan alasan mengapa lembaganya tetap mendapat penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meski tersandung kasus dugaan korupsi yang kini tengah disidik oleh Kejaksaan Agung.
Agustina menjelaskan bahwa predikat WTP dalam laporan keuangan tahun 2025 tersebut bukanlah mengenai kebenaran atau kesalahan terhadap penggunaan uang negara. Sebagai akuntan, Agustina menyebut penghargaan WTP diraih apabila laporan yang disajikan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan.
"Itu memang WTP, sebenarnya yang paling pas menjawab adalah BPK karena BPK yang memberikan opini. Tetapi, karena saya juga akuntan, maka saya akan menjawab bahwa WTP itu bukan soal bahwa benar atau salah tetapi bahwa penyajiannya telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, gitu kira-kira sebenarnya isinya begitu," kata Agustina dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jumat (17/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Agustina menyampaikan bahwa kepemimpinan BGN sebelumnya telah berhasil meraih sejumlah penghargaan selain WTP dari BPK, antara lain predikat sangat baik baik dari sisi perencanaan dari Bappenas, penghargaan LKPP, hingga Piala Adipraya dari Kementerian Lingkungan Hidup.
"Itu tentu saja bukan kinerja kami, tapi ini kinerja dari pimpinan yang dulu," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX, Muazzim Akbar, sempat meragukan capaian BGN terkait pemberian WTP oleh BPK. Muazzim kemudian menuding bahwa capaian WTP tersebut hanyalah rekayasa dalam audit yang dilakukan oleh BPK semata.
"Tentu saya tanggapi terkait dengan tadi sudah disampaikan dapat WTP tetapi realisasi anggaran hanya 59 persen. Gimana WTP tetapi realisasi anggaran hanya sekian, jangan-jangan WTP hanya dibikin-bikin," tanya Muazzim.
Anggota Komisi IX lainnya, Heru Tjahjono, meminta Agustina yang memiliki latar belakang sebagai pejabat BPKP untuk membongkar laporan keuangan BGN meski memiliki predikat WTP di 2025. Dia khawatir, para pimpinan BGN terlena dengan citra WTP, maka potensi tunggakan piutang hingga periode anggaran berikutnya besar terjadi.
"Maksud kami, WTP ini tentunya kalau lihat laporan yang ibu sampaikan, ini ada tunggakan, carry-over, dan ada pembayaran yang harus dibayar tahun depan, catatannya agar segera diselesaikan, agar masalahnya selesai," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, juga menyebut bahwa BGN sedang tersandung banyak masalah dalam penyelesaian anggaran, termasuk soal pengadaan motor listrik yang mendapat sorotan dari masyarakat. Oleh karena itu, Yahya meminta agar BGN menyertakan hasil audit BPK sehingga bisa menunjukkan alasan mengapa BGN bisa memperoleh WTP dalam laporan 2025.
"Biasanya setiap pemeriksaan dari BPK itu ada catatan, catatan sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atau audit," terangnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
