tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada jajaran menteri, lembaga dan pemerintah mengingatkan agar uang rakyat dalam APBN/APBD digunakan untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat bukan membiayai birokrasi. Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima opini tidak wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat, dirasakan oleh masyarakat, setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).
"Ini yang hati-hati ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," tambahnya.
Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan agar meningkatkan kualitas belanja. Jokowi menemukan anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD karena lebih banyak untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai seperti honor.
"Selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat," bebernya.
Dia pun mencontohkan dalam sebuah APBD, terdapat pagu belanja perjalanan dinas mencapai Rp1 miliar untuk program penyuluhan tenaga pertanian yang memiliki total anggaran Rp1,5 miliar. Hal itu menandakan lebih dari 50 persen total anggaran penyuluhan tenaga pertanian di daerah tersebut habis hanya untuk perjalanan dinas.
Kemudian, dia juga mencontohkan program pengembangan UMKM di suatu daerah memiliki anggaran Rp2,5 miliar. Namun, sebanyak Rp1,9 miliar dari total anggaran itu juga habis untuk honor dan perjalanan dinas.
"Bayangkan berapa? Tidak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro. Contoh yang ketiga pengembangan balai penyuluh pertanian, ini di kabupaten berarti dari APBD kabupaten. Tujuan membangun dan merehabilitasi balai penyuluhan anggarannya Rp1 miliar, sebesar Rp734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan seharusnya biaya operasional atau overhead cost tidak lebih dari 20—25 persen dari total anggaran. Sebab itu, dia meminta sasaran dan hasil dari program di APBN dan APBD harus menjadi fokus penggunaan anggaran.
"Fokus pada program unggulan, enggak usah juga banyak-banyak program. Sekali lagi fokus pada program-program unggulan, seperti penanganan stunting, pengentasan (masyarakat dari) kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan lain-lainnya, dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
